Jokowi dan Prabowo ke Kalteng Tinjau Lokasi Ketahanan Pangan
- Biro Pers Setpres
VIVA – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Juli 2020. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ikut mendampingi.
Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Presiden dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.15 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Dari Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Kapuas.Â
Di sana, Presiden Jokowi dan rombongan akan meninjau lokasi 'Food Estate' dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Kamis siang nanti, Presiden Jokowi dan rombongan akan melihat 'Food Estate' lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Setelahnya, Presiden diagendakan untuk meninjau lokasi padat karya irigasi P3-TGAI.
Setelah agenda di Kabupaten Pulang Pisau, Presiden Jokowi kembali ke Bandara Tjilik Riwut dengan helikopter. Selanjutnya, akan menuju Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Setelah itu, Presiden akan kembali ke Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Ikut juga, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Yusril Blak-Blakan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti Prabowo Harus Ikut Komcad
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkap Pemerintah merancang syarat bagi napi kalau mau dapat amnesti.
