Polemik Ekspor Benih Lobster, Ngabalin: Susi Sudah Selesai Masanya
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan bahwa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat berpihak kepada nelayan. Termasuk kebijakan dibukanya kembali ekspor lobster yang sempat ditutup di masa Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP.
Baca Juga: Kebijakan Perikanan RI Ugal-ugalan, Susi Ingatkan Lagi Janji Jokowi
"Semua aturan pada periode menteri lalu, Ibu Susi, dia sudah selesai pada zamannya, dia sudah selesai pada waktunya. Setiap orang ada kuasanya dan setiap kuasa itu tergantung pada masa-masanya," kata Ngabalin saat mendampingi Menteri KKP Edhy Prabowo dalam acara pelepasan ekspor olahan ikan di Kirana Food International Tuban, Jawa Timur, pada Rabu, 8 Juli 2020.
Bersama Menteri KKP Edhy Prabowo, Ngabalin mengaku berkeliling ke seluruh Indonesia, menyerap aspirasi para nelayan. Nah, kebijakan soal lobster, menurutnya didasarkan pada keinginan para nelayan.
"Dan itu yang berkali-kali presiden minta. (Karena selama ini) seakan-akan tidak ada komunikasi antara nelayan dengan KKP," ujar Ngabalin.
Apakah kebijakan di era Menteri Susi tidak berpihak kepada nelayan? Ngabalin menjawab, "Setiap orang ada masanya. Maksud saya, jangan kemudian kebijakan diambil, diganggu terus. Banyak orang juga yang tidak jadi menteri di periode kedua, dia tidak mengganggu," tandas Ngabalin.
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membuka keran ekspor benih lobster menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya, adanya dugaan nepotisme di balik keterlibatan beberapa kader partai dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Cek saja kalau ada aliran atau apa. Kalau ada nepotisme silakan dicek. Monggo cek perlakuan seperti apa. Kami terbuka atas menerima masukan, kalau ada yang merasa ada aliran dana yang masuk ke menteri silakan saja dicek," kata Menteri Edhy Prabowo menjawab tudingan itu, dalam Apa Kabar Malam tvOne pada Selasa, 7 Juli 2020.
Aturan Tata Kelola BBL Untungkan Nelayan
Kebijakan pengelolaan lobster yang diatur dalam Permen KP Nomor 7 tahun 2024 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.
