Sejak Menjabat Menteri KKP, Edhy Prabowo Tak Pernah Didemo Nelayan
VIVA – Ekspor bibit lobster yang diizinkan kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, menuai reaksi. Termasuk menteri sebelumnya, Susi Pujiastuti.
Menteri Edhy Prabowo mencabut keputusan sebelumnya era Susi, yang melarang ekspor bibit lobster. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020, ekspor bibit lobster dibolehkan.
Pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan banyak pihak yang tidak memahami substansi dari pencabutan aturan itu.
Karena menurut dia, dalam kebijakan publik, peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memuat sejumlah subtansi bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan losbter di alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.
"Dalam hal substansi ini pastinya kita harus membandingkan saat (penangkapan dan ekspor) lobster ini dilarang dan saat larangan ini dicabut. Saya pikir ada adu opini di sini, tapi yang setuju (pencabutan larangan) lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi elite saja,” kata Adi saat dihubungi, Selasa 7 Juli 2020.
Membandingkan dengan era Susi menjabat, banyak kebijakan yang menurutnya justru mendapat pertentangan dari nelayan itu sendiri. Termasuk mengenai penggunaan cantrang. Maka tak heran, jika aksi-aksi demonstrasi saat itu marak dilakukan nelayan menolak kebijakan menteri.
“Selama delapan bulan Edhy Prabowo menjabat, tidak ada lagi demo nelayan di KKP, tidak ada lagi nelayan yang sampai menginap di Istana,” katanya.
Pada 2015, jelasnya, pernah terjadi aksi demo nelayan yang menolak Peraturan Menteri KKP Nomor 2 terkait penggunaan pukat hela. Ribuan buruh dan nelayan saat itu, melakukan aksi.
Demonstrasi juga sempat terjadi di depan Istana Negara pada 2017. Buruh dan nelayan melakukan aksi itu berhari-hari untuk menolak keputusan yang melarang penggunaan cantrang.
Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri KKP saat itu, karena disebut berdampak buruk pada sektor perikanan di Tanah Air.
Adi melihat, banyak masyarakat terlebih di media sosial, cenderung mengomentari sesuatu yang sekedar gimik saja. Tapi tidak melihat secara substansial persoalannya. Justru yang dia lihat, kebijakan yang diambil saat ini lebih terukur dan dirasakan oleh nelayan manfaatnya.
“Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli di-bully netizen yang entah siapa orangnya. Tapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur dan nelayan,” kata Adi.
Dia memberi contoh mengenai pro dan kontra ekspor benih lobster. Adi melihat, kritik yang dilontarkan terhadap keputusan Menteri KKP Edhy Prabowo, berasal dari sentimen elite. Lalu mendapat tanggapan netizen. Sayangnya, lanjut dia, mereka tidak paham secara utuh mengenai aturan ini.
Ekspor dianggap merukikan nelayan dan mengancam keberlangsungan hidup lobster di Tanah Air. Padahal kata Adi, justru berdampak positif bagi nelayan dan negara.
“Parahnya, di medsos seringkali ini dibenturkan dengan realitas yang sesungguhnya,” katanya.
KPK: Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi dari Kasasi Edhy Prabowo
KPK kembali menahan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh di kasus korupsi lingkungan Mahkamah Agung (MA) dengan jeratan pasal gratifikasi dan TPPU.
