Khofifah Gratiskan SPP Pelajar SMA/SMK Negeri di Jawa Timur

VIVA –  Kabar baik untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengan Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggratiskan bagi anak-anak yang mau belajar di sekolah negeri.

“Dulur, saya ingin menegaskan bahwa SPP bagi siswa SMA/SMK Negeri di seluruh penjuru Jawa Timur Gratis,” kata Khofifah dikutip dari Twitter pada Selasa, 7 Juli 2020.

Bagi sekolah swasta jangan takut juga, karena kata Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan subsidi secara proporsional. Menurut dia, semua akan ditanggung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan alasan mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi pelajar yang mau melanjutkan ke SMA/SMK Negeri. Tujuannya, untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jawa Timur.

“Jika ada sekolah yang melanggar atau melakukan pungutan bersifat wajib, silahkan laporkan ke Dinas Pendidikan setempat agar segera kami tindaklanjuti. Maturnuwun,” ujar mantan Menteri Sosial RI ini.

Cuitan Khofifah pun ditanggapi oleh warganet, salah satunya akun Endah Mutiara yang bertanya bagaimana jika Dinas Pendidikan tidak mendengar suara masyarakat. Sebab, ia menceritakan anaknya lulusan SMA sudah lebih 2 tahun ijazah tidak sekolah SMAN. “Malah dipintain tebusan Rp 5 juta dan nilai pun direndahkan, minta bantuan pun tidak ada respon,” tulisnya.

Selain itu, Deny P Sapoetro juga menanyakan bagaimana kalau ada sekolah yang minta pungutan sifatnya tidak wajib. Karena, wali murid ‘dipaksa’ untuk menandatangani formulir kesanggupan pungutan yang tidak wajib tersebut. “Harusnya pemerintah jelas melarang pungutan dalam bentuk apapun, yang sifatnya wajib ataupun tidak wajib,” katanya.

Nah, akun Kang Ali Maksum mengkritik keras. Menurut dia, percuma saja kalau Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan biaya SPP untuk SMA/SMK negeri jika dana komite masih berjalan. “SPP gratis tapi dana komite jalan terus, bahkan lebih besar dari uang SPP,” tulisnya.

Baca juga: Bikin Ngilu, Pose Maharatu Bulutangkis Dunia Pakai Bikini

Halaman Selanjutnya

Selain itu, Deny P Sapoetro juga menanyakan bagaimana kalau ada sekolah yang minta pungutan sifatnya tidak wajib. Karena, wali murid ‘dipaksa’ untuk menandatangani formulir kesanggupan pungutan yang tidak wajib tersebut. “Harusnya pemerintah jelas melarang pungutan dalam bentuk apapun, yang sifatnya wajib ataupun tidak wajib,” katanya.