Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap

VIVA –  Provinsi Sumatera Utara sudah siap menggelar Pilkada serentak yang diikuti 23 kabupaten/kota pada 9 Desember 2020. Hal itu disampaikan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Medan, Jumat, 3 Juli 2020.

Rakor tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama jajaran KPU Sumut dan Bawaslu Sumut. Mantan Kapolri itu mengatakan, Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam menjalani kegiatan tahapan.

"Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada," ujar Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Bantuan Polri Dukung Pilkada 2020 saat Pandemi

Tito mengatakan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di Indonesia yang mengikuti pilkada serentak, untuk segera mencairkan ?dana hibah  pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen. Tapi, ada juga yang baru separuh," ujar Tito.

Tito mengungkapkan, ?khusus untuk Sumatera Utara, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan dana hibah untuk Pilkada serentak, seperti Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Samosir. 

"Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp996 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.

Tito menjelaskan, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua. 

"Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen, paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid," ujar Tito.
 

Halaman Selanjutnya

"Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang Rp996 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.