Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tolak Bahas RUU HIP
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan alasan Pemerintah dengan tegas menunda pembahasan terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Karena banyak aspirasi masyarakat yang harus didengarkan terkait itu.
“Alasannya, karena tidak sesuai aspirasi masyarakat," ujar Mahfud MD pada acara silaturahmi dengan para tokoh di Sumatera Utara di Hotel Grand Aston di Kota Medan, Kamis malam, 2 Juni 2020.
Baca juga: Mantan Wapres Try Sutrisno Dukung RUU HIP Diubah Jadi PIP
Mahfud MD mengatakan, Pemerintah juga terus menampung tanggapan, penolakan, dan saran yang dikemukakan masyarakat. Pada dasarnya, RUU HIP tetap mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Memang tidak sesuai dengan pedoman kita, bahwa TAP MPRS nomor 25 harus dicantumkan, kita minta itu dicantumkan,” tutur Mahfud.
Selain soal TAP MPRS nomor XXV/1966, bagi Mahfud, haluan ideologi tidak diperlukan lagi. Pemerintah lebih berpatok pada institusi yang akan melakukan pembinaan ideologi. “Yang kita perlu lembaga pembinaan ideologinya. Itu saja,” ujar Mahfud.
Dengan kondisi kontroversial tersebut, Mahfud mengatakan, Pemerintah sudah mengembalikan draf RUU HIP untuk dibahas di DPR kembali. Di sisi lain, Pemerintah saat ini fokus dalam penanganan covid-19.
Mahfud MD juga mengungkapkan Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo tidak setuju bila Pancasila diubah menjadi trisila ataupun ekasila.
“Apakah ada konsep trisila dan ekasila itu? Ada. Tapi itu konsep sejarah. Bukan norma. Sejarah ketika dirumuskan (Pancasila). Itu sejarah, dan tidak disetujui. Itulah kenapa sidang satu Juni itu macet. Ditutup tanpa keputusan,” ujar Mahfud. (ase)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
