Mendagri Tito Minta Bantuan Polri Dukung Pilkada 2020 saat Pandemi
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian meminta Polri mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Pilkada berlangsung di tengah-tengah pandemi, sehingga diharapkan sukses dan aman di tengah pandemi Covid-19. Merurutnya ini adalah ujian bagi demokrasi di Indonesia.
“Saya selaku Mendagri, meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung," kata Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui Video Conference, Rabu 1 Juli 2020.
Mantan Kapolri ini menambahkan, dengan dukungan institusi yang pernah dia pimpin itu dalam proses pilkada di 270 daerah diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang baik. Tanpa menjadi pilkada sebagai penyebaran virus corona.
Menurutnya sebagai lembaga yang mapan, Polri juga diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan demokrasi pada daerah-daerah yang menggelar pilkada serentak 2020. Menurut jadwal, puncak pilkada serentak terjadi pada 9 Desember mendatang. Karena masyarakat akan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk pencoblosan.
"Polri ini adalah lembaga yang mapan, well established, lembaga yang cukup tua 74 tahun, memiliki sistem dan konsep yang jelas, dan doktrinnya sangat jelas untuk mengutamakan keselamatan rakyat dan menjaga stabilitas keamanan, pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat," katanya.
Tito juga meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Kepolisian RI telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Juga menjamin masyarakat bisa terbebas dari penyebaran Covid-19.
"Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat," paparnya.
Pelanggaran Netralitas ASN Diprediksi Naik 5 Kali Lipat di Pemilu 2024
Potensi pelanggaran netralitas ASN naik lima kali lipat itu dibandingkan dengan Pilkada 2020.
