Melihat Cara Indonesia dan Australia Tangani Pandemi Covid-19
- University of Queensland
VIVA – DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Imternasional (HI) menggelar Bilateral Digital Conference dengan Partai Buruh Australia (ALP) melalui aplikasi Zoom, Jumat, 26 Juni kemarin.
Acara yang mengambil tajuk 'Experience Exchange Fighting Covid-19 Pandemic Between Indonesia and Australia’ (Tukar Pengalaman Melawan Pandemi Covid-19 Antara Indonesia dan Australia) ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI dari NasDem, Lestari Moerdijat, Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai NasDem, Martin Manurung, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.
Sedangkan dari Australia hadir shadow minister untuk kesehatan dan anggota Parlemen Australia untuk Dapil McMahon, Stephen Jones, dan pemimpin oposisi di Senat Australia, Penny Wong. Hadir pula serta seluruh peserta aktif dari DPP NasDem, Fraksi NasDem DPR RI, dan Fraksi-Fraksi NasDem dari provinsi dan kabupaten/kota yang masuk kategori 'zona merah'.
Wakil Ketua MPR RI dari NasDem, Lestari Moerdijat mengatakan, Kementerian Keuangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang penempatan anggaran menuju pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19 telah ditingkatkan melalui stimulus ekonomi dan bantuan langsung.
"Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki kontribusi 36,82 persen terhadap PDB," jelas Reri, sapaan akrab Lestari Moerdijat kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020.
Baca juga: Update Corona di Dunia: 10,1 Juta Orang Terpapar, 502.998 Meninggal
Legislator NasDem itu juga memaparkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil survei itu menunjukkan 41 persen responden mengaku menerima bantuan pemerintah, 34 persen dari total populasi hidup dalam kemiskinan, 41 persen dari total populasi menerima bantuan langsung selama wabah Covid-19, 16 persen dari total populasi menerima bantuan tunai langsung dan 12 persen dari total populasi sangat membutuhkan bantuan langsung pemerintah.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita perlu lebih banyak upaya untuk membantu orang yang membutuhkan dan mengevaluasi kebijakan selama pandemi ini," ujar Reri.
Ditambahkan anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah (Jateng) II itu, pengangguran saat ini mencapai 6,4 juta orang. Sebagian besar perusahaan atau 90 persen memutuskan hubungan kerja, sedangkan 10 persen sisanya mengakhiri kontrak.
"Maka itu pekerja informal diharapkan mendapatkan bantuan pemerintah," ujarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana mengimplementasikan skenario normal baru, menempatkan studi epidemiologis dan kesiapan pemerintah ke dalam konsekuensi.
"Keputusan Presiden No 7 tanggal 13 Maret 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19, dipimpin oleh Dewan Pengarah Satuan Tugas," ujarnya.
Sugeng juga menyebutkan beberapa peraturan tentang kebijakan keuangan negara diadopsi untuk menangani krisis kesehatan. Total anggaran untuk program keuangan ini sekitar Rp405,1 triliun atau sekitar US$24,8 miliar diatur dalam Peraturan Presiden No 54 tanggal 3 April 2020.
"Pengeluaran tersebut akan dilakukan bersama dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 termasuk alokasi Rp8,6 triliun atau sekitar US$526,5 juta ke arah pembebasan pajak bulanan untuk pekerja dengan pembayaran tahunan," ujarnya.
Legislator NasDem itu berharap, Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk memerangi penyakit menular yang muncul dan mengurangi malnutrisi pada wanita hamil dan anak-anak ini.
"Kami berharap Australia mendukung Indonesia membuka koridor pariwisata untuk empat negara yakni Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Australia," katanya.
Anggota Parlemen Australia untuk Dapil McMahon, Stephen Jones mengatakan, Australia membagi dua sistem dana internal yaitu tingkat nasional dan negara bagian.
"Menurut pengalaman kami, untuk menurunkan kurva adalah dengan sosialisasi protokol Covid-19 seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lainnya. Kita melihat dampak dari ekonomi dan sosial begitu berlawanan karena ketika PSBB dampak sosial minim tapi ekonomi bangkrut sehingga ini menjadi dilema," ujarnya.
Sedangkan pemimpin oposisi di Senat Australia, Penny Wong mengatakan, pihaknya menyadari kesulitan yang dihadapi Indonesia untuk menghadapi pandemi ini. "Sejak awal percakapan kita sudah saling membagi apa saja yang terjadi di negara masing-masing. Jadi selama pandemi ini sebaiknya kita tidak saling mengkritik tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik. Indonesia dan Australia bisa terus bekerja sama dalam menangani pandemi ini," ujarnya.
Selaku tuan rumah, Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan International Martin Manurung menyampaikan terima kasihnya atas dialog yang sudah berjalan dengan baik antara NasDem dan ALP.
"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan semua partisipan. Kami memiliki Srikandi Penny Wong dan Lestari Moerdijat yang bisa bekerja bersama," ujar Martin.
