Bendera Dibakar, Megawati: Rapatkan Barisan, Tempuh Jalan Hukum

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai pengumuman calon kepala daerah
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kader di seluruh Indonesia. Isinya merespons pembakaran bendera partai saat aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Megawati itu, meminta kader 'banteng' untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan surat perintah tersebut. Partai menyesalkan segala bentuk provokasi yang berujung pada pembakaran bendera.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian," kata Hasto, Kamis 25 Juni 2020.

Peluang Jokowi Gabung ke Partai Selepas PDIP: Belum Konkrit, Belum Ada Tawaran Posisi Strategis

Pada surat itu, dikatakan bahwa PDIP adalah partai yang yang sah dan yang berakar pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun menegaskan, sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bung Karno selalu mendambakan dan memerjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah," kata Hasto.

Sindir PDIP Tolak PPN 12 Persen, PAN: Seakan-akan seperti Hero, Lempar Batu Sembunyi Tangan

Berikut isi lengkap Surat Perintah Harian Megawati:

SURAT PERINTAH HARIAN*
*KETUA UMUM PDI PERJUANGAN*

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!
Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat
Karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024