Wapres Ma'ruf Akui Butuh Inovasi Agar RI Berhasil Lalui New Normal
VIVA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi global covid-19. Hampir seluruh negara di dunia, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami dampak dari pandemi ini.
“Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 sangat luas dan bersifat multi dimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan bauran kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Ma’ruf saat Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Covid-19, di Jakarta, Senin 22 Juni 2020.
Ma’ruf menjelaskan pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19, menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi.
Upaya kedua, adalah meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik.
Ketiganya membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan test covid-19 secara masif, serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat dan upaya keempat, adalah menerapkan PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.
“Beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrim seperti lockdown, tetapi kita memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini yang sering disebut sebagai bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah,” ucapnya.
Menurut Ma’ruf apapun kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil, berdampak terhadap kegiatan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019,” ungkapnya.
Atas dasar itu selain upaya keras dalam mengendalikan penyebaran covid-19, pada saat yang sama pemerintah juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan dapat bangkit kembali.
"Sebagai bagian dari transisi sambil ditemukannya vaksin dan obat, saat ini pemerintah dengan sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru (New Normal). Upaya ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman covid-19 dan tetap produktif," paparnya.
Hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi.
"Oleh karena itu saya sangat menghargai inisiatif Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kesiapan daerah memasuki tatanan normal baru. Dalam mempersiapkan tatanan normal baru sudah tentu diperlukan inovasi yang akan menjadi kunci keberhasilan suatu daerah memasuki era produktif dan aman covid-19,” katanya.