PDIP Bongkar Aliran Dana Covid-19 di Kota Depok, Ini Datanya

VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, kembali menyoroti penggunaan aliran dana terkait penanganan covid-19. Kali ini, kritikan itu diungkapkan oleh Imam Turidi, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Imam menjelaskan, dirinya bersama anggota dewan dari fraksi PDI-P, merasa perlu menyampaikan pendapat setelah melakukan rapat bersama leading sektor dan ketua harian gugus tugas Depok, termasuk perangkat terkait seperti BKD.

“Mereka telah memberikan penjelasan kepada kami, tapi jawabannya tidak memuaskan karena sebatas penjelasan normatif dan hanya memberikan data angka glondongan, tidak secara rinci,” katanya dikutip Sabtu, 20 Juni 2020

Imam juga menyayangkan, ketika dirinya bertanya pihak terkait justru terkesan melempar tanggungjawab dan kewenangan.

“Seperti pertanyaan saya, berapa sebetulnya anggaran yang dialokasikan gugus tugas untuk penanganan covid di Depok, di jawab gugus tugas tidak mengelola anggaran,” ujarnya.

Pihak BKD, kata Imam hanya mengatakan telah memberikan anggaran kepada sejumlah dinas terkait, seperti Damkar, SatpolPP, Dinkes, dan Dinsos.

“Sehingga menurut saya ada ke-tidak terbukaan di sini. Harusnya tidak diminta ataupun ditanyakan pun, semestinya ditunjukkan detail rincian sampai sejelas-jelasnya,” tegas dia.

Imam juga menilai, transparansi itu perlu, agar DPRD yang merupakan institusi resmi negara dan dilindungi undang-undang bisa memahami secara detail persoalan yang ada.

“Ini penting agar kita dan yang terpenting rakyat tahu anggaran itu ke mana, untuk apa dan sudah tepat sasaran kah anggaran yang di keluarkan, itulah pentingnya pengawasan,” kata dia

Imam menegaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

“Karena satu rupiah pun itu menjadi pertanggungjawaban secara hukum dunia dan akhirat, mestinya dengan gembiranya semua data terkait rincian penggunaan di infokan kepada publik,” ucapnya

Lebih lanjut dirinya berpendapat, dengan adanya ketransparan maka hal itu akan berdampak baik pula terjadap kinerja Pemerintah Kota Depok.

“Karena kalau dilihat dari sisi politik pun, jika transparan warga akan senang dan bisa menerima. Namun jika tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi jadi menurunkan kredibilitas Pemkot sendiri,” ujarnya.

Imam menambahkan, apa yang ia sampaikan merupakan kritik membangun dan diharapkan semua pihak dapat bersikap bijak menanggapi pernyataan tersebut.

“Yang pasti semangat saya adalah keterbukaan dan transparansi kepada publik, jika ada semangat jujur amanah dan bisa bekerja sama dalam kebaikan Insya Allah publik akan menilai dan menjadi point tersendiri dari capaian kerja wali kota,” paparnya.

Ada pun data yang diterima Imam yakni, penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19 sampai dengan 4 Juni 2020:

Total sudah dicairkan Rp 94.756.471.195 sedangkan realisasi sementara Rp 74.382.577.555.

Sementara itu, Juru Bicara Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana yang ditanya terkait hal itu sayangnya belum bisa memberikan penjelasan. “Mohon dikonfirmasi ke Kepala BKD ya kang,” katanya dalam pesan singkat

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nina Suzana dalam pesan singkatnya membenarkan data tersebut. “Ya bener sih kan kebutuhan untuk covid besar,” katanya.

Namun demikian, Nina menyayangkan sikap Imam yang dianggap belum memahami persoalan. “Enggak ngerti dia, karena bukan banggar. Itukan materi rapat di banggar (badan anggaran),” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Yang pasti semangat saya adalah keterbukaan dan transparansi kepada publik, jika ada semangat jujur amanah dan bisa bekerja sama dalam kebaikan Insya Allah publik akan menilai dan menjadi point tersendiri dari capaian kerja wali kota,” paparnya.