Akui Kerja Sama Bongkar Kasus, KPK Bantah Beri JC Nazaruddin
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mendapatkan cuti menjelang bebas, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu alasannya, Kemenkumham mengklaim, karena suami Neneng Sri Wahyuni itu mendapatkan justice collaborator (JC) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Â
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi dari media mengenai dikeluarkannya Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin, karena mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Kendati begitu, Ali menjelaskan, institusinya tidak pernah memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat yang diajukan Kemenkumham maupun dari Nazaruddin dan penasihat hukumnya.
"KPK beberapa kali telah menolak untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M. Nazarudin maupun penasihat hukumnya yaitu pada sekitar bulan Februari 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan Oktober 2019," kata Ali dikonfirmasi awak media, Rabu, 17 Juni 2020.
Baca juga;Â Selama di Penjara, M Nazaruddin Terima Remisi 49 Bulan
Oleh karena itu, KPK kata Ali, berharap Ditjen Pemasyarakatan lebih selektif dalam memberikan hak binaan terhadap napi koruptor, mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Nazaruddin sebelumnya dalam perkara korupsi Wisma Atlet telah divonis penjara selama tujuh tahun. Sementara itu, perkara yang kedua yaitu suap dan TPPU dengan vonis hukuman penjara selama enam tahun.
KPK, menurut Ali, pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M. Nazaruddin, karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan e-KTP di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum, serta atas dasar M. Nazaruddin, dan telah membayar lunas denda ke kas negara.
“Dengan demikian surat keterangan bekerja sama tersebut menegaskan bahwa pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazaruddin sebagai justice collaborator (JC)," tutur Ali.
Baca juga;Â Kemenkumham Klaim Nazaruddin 2 Kali Dapat JC dari KPK
Sebelumnya diwartakwan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menjelaskan sejumlah dasar terkait bebasnya Nazaruddin. Dia dipidana dengan dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp1,3 miliar.
"Terhadap denda sudah dibayar lunas," kata Rika, Rabu, 17 Juni 2020.
Poin berikutnya, lanjut Rika, Nazaruddin telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama alias justice colaborator (JC) oleh KPK berdasarkan dua surat yakni Surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 09 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum.
"Bahwa narapidana atas nama Muhammad Nazaruddin, S.E. akan selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Agustus 2020. Sehingga pada tanggal 7 April 2020 diusulkan oleh kepala Lapas Kelas I Sukamiskin untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan disetujui dalam sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang lamanya sebesar remisi terakhir selama dua bulan dan pelaksanaannya akan jatuh pada tanggal 14 Juni 2020," ujarnya.
Selanjutnya, kata Rika, Nazaruddin habis menjalankan pidananya pada 13 Agustus 2020 dan terhadapnya patut diberikan hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) selama dua bulan, yakni terhitung pada 14 Juni 2020.
"Bahwa terhadap yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat," tutur Rika.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
