Gerindra Cium Aroma Pilkada dalam Penanganan Covid-19 di Depok
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Partai Gerindra mengkritik penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Depok yang mereka anggap sarat kepentingan politik untuk pilkada. Salah satu buktinya adalah tidak dilibatkannya Pradi Supriatna, Ketua Gerindra Depok yang juga sang Wakil Wali Kota.
Sekertaris Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah, mengaku sudah sering menanyakan hal itu, namun sampai kini tidak ada jawaban secara jelas. “Teman-teman di rapat paripurna sering sampaikan, kenapa Pak Wakil Wali Kota tidak dilibatkan. Di tim Gugus juga kita tanyakan, tapi kan jawabannya ngambang. Sampai saat ini misteri jawaban itu. Maka Fraksi Gerindra menyimpulkan, ini politisasi--jelas,” kata pada Selasa, 16 Juni 2020.
Padahal, kata Hamzah, seharusnya semua pihak bisa bersinergi menghadapi persoalan ini. “Karena penanggulangan Covid-19 ini kami tidak perlu pikir politik mau bersaing. Ini kan harus bersama-bersama seluruh elemen.”
Kasus seperti itu, katanya, hanya terjadi di Kota Depok. Di daerah-daerah lain hampir selalu sang wakil sekaligus menjabat Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19/
Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Depok itu curiga hal itu ada kaitannya dengan ajang pilkada yang dalam waktu dekat bakal berlangsung di Kota Depok. “Dipastikan itu, semua dipolitikin. Buat saya yang sekarang berpandangan beda politik, harusnya disikapi politiknya dewasalah. Waktu nyalonin kan sama-sama,” ujarnya.
Sakit Hati
Merasa kurang puas dengan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Depok, Gerindra bersama PDIP sempat menggulirkan wacana Panitia Khusus dengan melibatkan para anggota Dewan.
Isi pembahasan di antaranya soal anggaran yang tidak transparan, bansos yang tidak tepat sasaran, hingga upaya penanganan yang kurang efektif. Namun, usulan itu ditolak oleh sejumlah fraksi dari partai lain.
“Kita kalah voting, yang setuju itu cuma Gerindra dan PDIP, lima fraksi yang lain menolak pansus. Akhirnya karena pembahasan surat Gerindra dan PDIP tidak terjadwalkan di bamus (badan musyawarah), di mana bamus itu untuk sinkronisasi untuk jadwal dan lain-lain,” ujarnya.
Sampai sekarang, jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Kota Depok selalu bertambah. Gugus Tugas mencatat, ada 658 orang dengan kasus terkonfirmasi positif, sembuh 387 orang, dan meninggal dunia 34 orang pada periode Senin, 15 Juni 2020.
Dia menganalisis, itu banyak faktor. Salah satunya adalah tata pelaksanaan kampung siaga. “Ketika dibentuk kampung Covid-19, itu tidak diarahkan dan tidak jelas. Ketika kampung Covid dibentuk, bagus sebetulnya; terobosan satgas sampai RW, tapi tidak ada juklak juknis yang jelas, harus seperti apa, tidak dijalankan dengan baik.”
Hamzah menilai itu sikap yang tidak baik yang ditunjukan oleh Wali Kota Mohammad Idris. Bahkan, katanya, Idris belum pernah sekali pun masuk ke ruangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok. Padahal Partai Gerindra ikut berjasa memenangkan Mohammad Idris dan Pradi dalam pilkada kota depok.
Idris belum juga menggubris upaya konfirmasi oleh para wartawan atas kritik Partai Gerindra itu.
Perludem Temukan 3 Ribu Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
Peneliti Perludem, Iqbal, mengingatkan adanya ancaman terhadap legitimasi hasil Pilkada 2024 akibat kesalahan para pejabat negara sendiri.
