BPS: Masyarakat Semakin Anggap Wajar Pemberian Uang saat Pemilu
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya indikator mengkhawatirkan dari perilaku korupsi pada 2020. Itu terjadi meski angka Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia pada 2020 mencapai 3,84 dari skala 0-5.
Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan dalam indeks tersebut tergambar bahwa masyarakat semakin permisif atau menganggap wajar menerima pembagian uang/ barang/ fasilitas pada saat pemilihan kepala desa, kepala daerah (Pilkada) atau umum (Pemilu).
Dalam indeks itu, dia melanjutkan, angka indikator masyarakat yang menganggap wajar perilaku korupsi itu pada 2020 mencapai 32,74 meningkat 11,85 persen dari catatan pada 2019 yang sebesar 20,89.
"Itu meningkat, jadi fenomena ini perlu menjadi catatan khusus karena kita jelas-jelas tidak boleh ada Pilkada yang melibatkan uang ini sebagian masyarakat pada 2020 menganggap itu sesuatu yang wajar," tegas dia saat telekonferensi, Senin 15 Juni 2020.
Selain itu, masyarakat juga semakin menganggap wajar peserta Pilkades, Pilkada, Pemilu membagikan uang, barang atau fasilitas kepada calon pemilih. Angka indikatornya meningkat dari pada 2019 sebesar 21,34 menjadi 22,47 pada 2020.
Di sisi lain, indikator dalam konteks itu juga meningkat dari sisi pengalaman masyarakat ditawari uang, barang atau fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam Pilkades, Pilkada, atau Pemilu yang terakhir atau pada 2019, yakni dari 16,27 menjadi 27,09.Â
"Yang mencemaskan sebetulnya mereka pernah ditawari uang, barang, fasilitas untuk memilih kandidat tertentu pada waktu Pilkada, Pilkades maupun Pemilu dan tahun ini jumlahnya meningkat signifikan," ujar Suhariyanto.
Biaya Retret Kepala Daerah Belum Lunas, Wamendagri: Uangnya Ada, Kami Susun Laporan Dulu
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya bilang biaya retret baru dibayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.
