Mendagri Tak Akan Tolerir Penyeleweng Anggaran Covid-19

VIVA – Selama penanganan pandemi Covid-19, pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah. Kendati begitu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan tak akan segan memberikan sanksi bila ada yang menyelewengkan kelonggaran tersebut.

CIA Duga Kuat COVID-19 dari Kebocoran Laboratorium di Wuhan, China Bereaksi Keras

“Penekanan utama kita adalah memberikan dukungan, asistensi dalam rangka terjadinya moral hazard, namun tidak berarti kita mentolerir jika ada tindakan yang jelas-jelas ada niat untuk melakukan tindakan penyimpangan,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, Senin 15 Juni 2020.

Pelonggaran tersebut berawal dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, yang diturunkan menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020. Hal itu sebagai respons kebijakan pemerintah di bidang anggaran untuk penanganan Covid-19.

CIA Duga COVID-19 Berasal dari Kebocoran Laboratorium di China, Menurut Media AS

Atas dasar itu, Tito meminta pengawalan agar refocusing anggaran sebagaimana dimaksud, digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Sekali lagi kita fleksibel melihatnya, dan tidak mentolerir terjadinya tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu adalah sengaja untuk melakukan tindakan penyimpangan. Melalui rakor ini kita bersama untuk membuat anggaran tersebut betul-betul efektif dan efisien,” tuturnya.

Bukan COVID-19 atau HMPV, Ternyata Ada Virus Ini yang Jauh Lebih Berbahaya Bagi Manusia

Berkaitan dengan masalah pengawasan ini, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pun daerah telah melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dengan orientasi utama pada pencegahan dan mitigasi risiko penyimpangan, yakni dengan melakukan asistensi.

“Pada saat berjalan dan pos audit, memang problema yang paling utama. Saya kira dengan adanya pembatasan-pembatasan, maka APIP dari pemerintah pusat ini tidak bisa langsung turun ke daerah, sehingga mengefektifkan jejaring APIP yang ada di daerah untuk melaksanakan pengawasan internal bersama BPKP yang ada di daerah, kepolisian dan kejaksaan,” tutur purnawirawan jenderal polisi tersebut.

Jubir baru Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menjalankan tugas perdana

CIA Dukung Teori COVID-19 dari Kebocoran Lab di China, Beijing Minta AS Stop Manipulasi

China meminta AS berhenti mempolitisasi dan memanipulasi isu asal-usul virus corona, berhenti mencemarkan nama baik negara lain, dan berhenti melemparkan kesalahan.

img_title
VIVA.co.id
28 Januari 2025