Mengapa Tak Boleh Ada Aplikasi Alkitab Bahasa Minang di Indonesia?
- abc
"Misalnya soal warisan dan hak waris. Sekarang tokoh-tokoh Islam di sana menyerang budaya Minang tersebut."
"Jadi kalau begitu, [adat dan budaya] Minangkabau itu belum tentu Islam atau bagaimana?" tanya Iqbal.
"Tidak ada pelanggaran hukum"
Selain mempertanyakan dasar permintaan Gubernur Sumbar yang merujuk pada adat dan budaya Minangkabau, Iqbal juga mengingatkan keberadaan Alkitab berbahasa Minang tersebut sama sekali tidak melanggar hukum.
Dasar hukum ini juga disoroti akademisi dari Universitas Kristen Duta Wacana dengan fokus studi "Inter-religious Studies, Religion Online", Leonard Chrysostomos Efapras.
"Kemenkominfo kok responsif banget, langsung men-take down tanpa prosedur hukum?"
Leonard menambahkan pemerintah bisa menggunakan perangkat hukum seperti Undang-undang ITE dan KUHP, meskipun kedua hukum tersebut cukup bermasalah.
"Tapi Undang-undang itu pun dilewatin. Undang-undang yang bermasalah itu aja dilewatin, enggak dipake. Jadi ini preseden yang buruk," tutur Leonard.
Akademisi Universitas Kristen Duta Wacana, Leonard Chrysostomos Efapras. (Supplied: Leonard Chrysostomos Efapras).
Lebih lanjut Leonard menilai Gubernur Sumatera Barat yang sebelumnya hanya menggunakan ruang politik, kini menggunakan media digital sebagai ruang tarung baru simbolik.
