Ribut Tagihan PLN Bengkak, Kementerian ESDM: Tarif Listrik Tak Naik
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, tarif listrik yang ditagihkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga saat ini, merupakan tarif yang telah ditetapkan pemerintah sejak 2017 lalu.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi mengatakan, itu karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif sejak 2017, sehingga tarif listrik masih sama yakni Rp1.467 per kWh.
"Nah begitu 2017 dengan kondisi pemerintah sangat komit, ini kan tarif memperhatikan keseimbangan antara konsumen dan competitiveness industry, pemerintah tetapkan tarifnya tetap," kata dia saat telekonferensi, Kamis, 11 Juni 2020.
Padahal, dia melanjutkan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, tarif terus harus disesuaikan setiap tiga bulan sekali dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, inflasi dan harga patokan batu bara.
Oleh karenanya, pada dasarnya sejak 2017 hingga saat ini, tarif yang seharusnya dibayarkan masyarakat kepada PLN mengalami perubahan-perubahan. Namun, Hendra menegaskan, karena kebijakan penetapan tarif itu perubahan biaya itu ditanggung pemerintah.
"Untuk itu mari kita sama-sama hargai effort pemerintah untuk menyediakan listrik melayani masyarakat lewat PLN. Ini sama-sama lah, artinya pemerintah punya effort tinggi, masyarakat sebagai timbal baliknya juga harus menyadari, sehingga rasa bersyukurnya tinggi," tegas dia.
Karena itu, Hendra membantah bahwa lonjakan tagihan masyarakat beberapa bulan terakhir disebabkan oleh kenaikan tarif listrik PLN, melainkan murni karena penggunaan listrik masyarakat sendiri selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan wabah covid-19.
"Sebetulnya naik turun karena empat faktor tadi. Kalau lihat sekarang, meski pemerintah katakan tidak naik, sebetulnya yang harus dibayar Rp1.485 tapi yang dibayar (masyarakat) hanya Rp1.467, ini biaya yang tanggung pemerintah. Karena itu kita sama-sama hargai menggunakan listrik secara bijak," ucap dia.
Terungkap, Ini Isi Pertemuan Dirut PLN dan Kepala BPI Danantara
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Hadad mengungkapkan isi pertemuannya bersama Direktur Utama (Dirut) PT PLN Darmawan Prasodjo.
