Pemerintah Diminta Bikin Kurikulum Baru di Masa New Normal

VIVAnews - Pemerintah diminta membuat kurikulum baru selama masa pandemi dan pasca-pandemi virus corona Covid-19. Alasannya agar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terhalangi meskipun situasi pandemi dan masuk ke situasi new normal seperti sekarang ini.

Integrasi Teknologi dan Pendidikan untuk Mendongkrak Kualitas SDM

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita, mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk kemajuan bangsa. Maka, pendidikan satu-satunya yang bisa menentukan.

“Mari kita jujur. Sebelum pandemi saja kita merasa ketertinggalan dibanding dengan beberapa negara yang maju, apalagi sekarang kita di tengah pandemi. Karena itu, pembelajaran jarak jauh jadi topik utama dan kita sedang beradaptasi dengan budaya baru dalam pembelajaran,” kata Enggar pada Selasa, 9 Juni 2020.

Nadia Siswi Kristen 9 Tahun di Madrasah Islam Kini Dapat Bantuan

Menurut dia, kurikulum 2013 yang begitu padat tentu tidak mungkin diterapkan selama masa pandemi ini. Makanya, perlu konstruksi kurikulum yang relevan saat pandemi maupun pasca-pandemi. Artinya, Indonesia butuh kurikulum era pandemi yang adaptif dengan perubahan global tersebut.

“Ini tantangan kita semua, dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh ini standar tidak ada yang seragam. Ini diserahkan kepada kreativitas masing-masing guru dan sekolah. Karena akan terjadi kesenjangan dari satu guru dengan guru yang lain, sekolah satu dengan sekolah lain, satu kota dengan kota lain, satu provinsi dengan provinsi lain yang memang tidak dipersiapkan untuk itu,” ujarnya.

Genjot Digitalisasi Pendidikan RI, Arasoft Latih Guru Ubah Bahan Pelajaran Konvensional Jadi eBook Interaktif

Dengan demikian, Enggar bersama Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia menyerukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar mempertimbangkan urgensi dari hal ini secara tajam dan lebih jauh lagi.

“Kita sampaikan kepada Mas Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim), kita sampaikan secara tertulis dan terbuka kepada pemerintah,” kata mantan Menteri Perdagangan ini.

Sosialisasi UU Pesantren di Ponpes Al Basyariyah, Bandung

Majelis Masyayikh Sebut UU Pesantren Cetak Generasi Santri Berdaya Saing

Majelis Masyayikh kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang strategis.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024