KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI), Budi Santoso. Budi dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan soal pemeriksaan terhadap Budi Santoso. Ali mengatakan, KPK memang meminta keterangan sejumlah pihak yang di antaranya mantan pegawai PT Dirgantara Indonesia dan pihak swasta untuk pengumpulan alat bukti.
"Bahwa benar hari ini KPK memeriksa beberapa pihak antara lain mantan pegawai BUMN PT DI dan pihak swasta terkait kegiatan pengumpulan alat bukti dugaan korupsi di PT DI," kata Ali saat dikonfirmasi awak media Jumat, 5 Juni 2020.
Ali masih enggan membeberkan lebih detail dalam kapasitasnya sebagai apa Budi Santoso diperiksa. Apakah saksi, apakah terperiksa dalam proses penyelidikan. Sebab, KPK saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk mengusut dugaan korupsi di PT DI.
"Untuk sementara demikian keterangan yang dapat kami sampaikan, Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya.
KPK sebelumnya dikabarkan mengendus adanya dugaan korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia. Saat ini, KPK sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan kasus rasuah di tubuh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Tak hanya itu, KPK disebut-sebut telah menetapkan dua orang terkait dugaan kasus korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia. Kendati demikian, belum ada informasi resmi dari KPK terkait penetapan tersangka itu.
PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang di Indonesia. PT Dirgantara tercatat memproduksi berbagai pesawat dan helikopter, senjata, serta jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat.
Dirgantara Indonesia juga disebut sebagai perusahaan subkontraktor untuk industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, serta Fokker.
Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna
Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah
