Gayus Lumbuun: Korban Mafia Peradilan Perlu Diberi Kesempatan PK

VIVAnews - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan pihak-pihak yang dikalahkan akibat penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur peradilan harus mendapatkan keadilan. Hal itu menyusul penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dan cukup lama menjadi buronan.

Disebut jadi Bukti Baru di PK, Jaksa Putar Rekaman Video Wawancara Ayah Mirna

"Pihak yang dikalahkan perlu diberikan kesempatan PK oleh Mahkamah Agung walaupun upaya tersebut sudah tidak ada lagi," kata Gayus kepada VIVAnews, Kamis, 4 Juni 2020.

Gayus menuturkan salah satu cara untuk memberikan keadilan tersebut adalah dengan menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif. Misalnya, jika ada pejabat peradilan terbukti melakukan penyimpangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu maka pihak tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali (PK) walaupun perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

KY Asumsikan Zarof Ricar 'Mainkan' Seribu Perkara hingga Raup Rp1 Triliun, Begini Respons MA

"Mudah-mudahan bisa menjadi role model ke masa yang akan datang," ujar Gayus lagi.

Gayus mengatakan tujuan dari restorative justice adalah agar pihak yang dikalahkan akibat peradilan yang tidak jujur tidak kehilangan keadilan meskipun sejauh ini konsep tersebut belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun, dia menegaskan bahwa sudah saatnya negara membangun sistem peradilan yang baik dengan memberikan kesempatan kepada yang kalah akibat peyimpangan dari pejabat peradilan.

MA Nyatakan Tiga Hakim Kasasi Kasus Ronald Tannur Tak Terbukti Langgar Etik

Dia melanjutkan konsep tersebut seharusnya dimulai dengan PK, bukan gugatan baru. MA melakukan peninjauan kembali secara independen dan adil atas kasus-kasus yang timbul karena penyimpangan dari pejabat peradilan.

Mantan anggota Komisi III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan restorative justice bisa diterapkan untuk putusan perkara perdata, pidana dan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto

Sosok Pejabat PN Surabaya Inisial R yang Susun Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Diusut MA

Mahkamah Agung (MA) turut membentuk tim untuk usut sosok pejabat PN Surabaya berinisial R yang diduga mengatur susunan hakim pemberi vonis bebas terdakwa Ronald Tannur.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024