Masuk ke Jakarta tanpa SIKM, 6.364 Kendaraan Diminta Putar Balik

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Sumber :
  • VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan hingga tadi malam sudah sekitar 6.364 kendaraan yang telah diminta putar balik, sebab mencoba masuk ke Jabodetabek tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ke Jakarta.

Kakorlantas Polri Prediksi 110 Juta Orang Bakal Liburan Nataru

"Total ada 6.364 kendaraan," kata Syafrin kepada awak media di Graha BNPB Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.

Syafrin menegaskan, bagi masyarakat dari luar Jabodetabek yang ingin masuk ke Jakarta harus mengantongi SIKM. Sebab, pemeriksaan surat izin tersebut tak hanya di ruas jalan saja, tetapi juga di tempat lain seperti bandara, stasiun dan terminal-terminal bus. 

Fenomena Angin Kencang Melanda Jakarta, BMKG Ungkap Pemicunya

"Semua wajib ada SIKM dan kami tidak hanya akan ada di ruas jalan arteri dan tol. Tapi juga akan di terminal yang menjadi terminal tujuan Jabodetabek yaitu, Pulogebang dan juga stasiun. Stasiun Gambir menjadi salah satu tujuan pergerakan kereta api dalam kota di Jabodetabek, begitu juga bandara di Cengkareng," kata Syafrin. 

Kebijakan ini, lanjut Syafrin, guna menekan angka penyebaran Covid-19, terlebih masih diberlakukan PSBB. 

Lengkapi Konektivitas Jabodetabek, Menhub Resmikan Stasiun Pondok Rajeg

"Ini yang akan kita jaga, karena dalam jangka waktu 2 minggu setelah perpanjangan PSBB tahap tiga ini, kita harapkan bisa terus tekan. Sehingga kita semua warga yang memiliki kesadaran kolektif di Jakarta itu akan keluar dari masa PSBB dan kita menuju ke pada masa transisi yang kita harapkan lebih baik ke depannya," ujarnya. 

Sementara itu, warga Jabodetabek yang sudah telanjur mudik atau keluar dari wilayah, imbau dia, agar tetap menetap di kampung halamannya saat ini.

"Silakan Anda di sana dulu bangun kampung, jangan mudik dulu atau jika ingin balik maka tolong bawalah SIKM. Mengurusnya sangat mudah dengan daring maka dapat dilakukan di mana saja. Syaratnya itu persyaratan administrasi sudah pegang. Artinya begitu memiliki tugas di sektor yang ditentukan, ada KTP cukup itu dilampirkan, itu kan langsung terbit," jelasnya. (ase)

Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Dwikorita Karnawati

BMKG Wanti-wanti Banjir Parah di Jabodetabek Tahun 2020 Terulang Kembali

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pada tahun 2020, seruak dingin pernah terjadi di Jabodetabek hingga menyebabkan banjir besar.

img_title
VIVA.co.id
5 Desember 2024