ILUNI UI: Ada Ketimpangan Distribusi Uang di Masyarakat
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Saat ini ada ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kuartal pertama di tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan cukup drastis pada rekening masyarakat kelas menengah bawah dibanding kuartal empat pada tahun 2019.
Hal itu disampaikan Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi, Harryadin Mahardika, dalam melalui keterangan resmi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Jumat, 15 Mei 2020.
"Jika di-breakdown dan leveling berdasarkan jumlah rekening, terlihat semakin kecil saldo rekening, nominalnya berkurang semakin besar," ujar Harryadin.
Wakil Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) ini menyebutkan, pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir. Katanya, itu menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai mengonsumsi tabungan yang dimiliki. Ini juga bisa berarti masyarakat tidak ada tambahan untuk tabungan.
Harryadin menambahkan, masih ada masyarakat yang tidak terpantau karena tidak punya tabungan.
Kontras dengan kondisi masyarakat bawah, menurut Harryadin, rekening korporasi dan masyarakat kelas atas dengan saldo di atas Rp5 miliar justru mengalami lonjakan yang fantastis. Data LPS menyebutkan terjadi tambahan Rp244 triliun pada rekening tersebut.
Harryadin menuturkan, masyarakat kaya dan kelas korporasi semakin banyak menimbun dan menyimpan uang. Untuk setiap rekening, terjadi kenaikan saldo sebesar Rp1.8 miliar.
"Ini menunjukkan uang itu ada. Uang dalam sistem harusnya bisa berputar dan bergerak, tetapi mandek. Dan mandeknya ada di golongan yang pada krisis saat ini seharusnya tidak merasa sulit karena mereka punya cukup fasilitas dan tabungan," tuturnya.
Harryadin menegaskan pemerintah harus segera tanggap untuk mengambil jalan yang lebih drastis. Dengan situasi seperti saat ini, ia menyebut keadilan ekonomi akan sulit diwujudkan karena lebih menguntungkan korporasi dan orang kaya. Pemulihan ekonomi akan condong pada kelas dan golongan tertentu yang bisa terlihat dari data trivial seperti ini.
"Jangan-jangan setelah pandemi, ketimpangan akan semakin melebar. Kondisi ekonomi tidak membaik, dan justru masyarakat bawah semakin dirugikan," katanya.
Menyikapi penanganan dampak ekonomi akibat pandemi, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan bahwa ILUNI UI telah menerbitkan Kertas Kerja untuk disampaikan kepada pemerintah. Kertas kerja tersebut merupakan rekomendasi penanganan COVID-19 dari berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi, Andre menyoroti kebijakan fiskal yang telah diterapkan pemerintah.
"Kebijakan fiskal sudah banyak. Namun, kita perlu stimulus ekonomi langsung. Di Amerika, masyarakat menerima pinjaman langsung dengan bunga rendah dari pemerintah. Apakah hal serupa bisa diterapkan di Indonesia," kata Andre.
Dia pun berharap dari Kertas Kerja dan diskusi yang diadakan ILUNI UI dengan berbagai elemen bisa memberikan masukan dan menjadi dasar implementasi dari Kertas Kerja yang telah disusun ILUNI UI.
