Pemerintah Diminta Tutup Lembaga Pendidikan ‘Abal-abal’
- VIVA/Putra Nasution
VIVAnews - Pemerintahan diminta menertibkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang diduga ‘abal-abal’ atau tidak jelas, guna mewujudkan sumber daya manusia unggul demi Indonesia maju.
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita, mendukung Presiden Jokowi untuk mewujudkan SDM unggul. Menurut dia, SDM unggul itu lahir dari proses pendidikan berkualitas dengan syarat diperlukan guru-guru berkualitas.
“Saya ingin bicara dengan sangat terang, benahi dulu LPTK. Pak Dirjen tolong melaporkan kepada Mas Menteri harus ada keberanian untuk menghentikan atau mentutup LPTK abal-abal itu. Tentukan parameternya, kita harus berani melawan arus. Kalau tidak, sulit rasanya kita untuk berbenah diri," kata Enggar pada Rabu, 13 Mei 2020.
Selain itu, Enggar juga mengkritik pendidikan profesi guru (PPG) yang menempatkan sarjana pendidikan pada posisi yang sama dengan sarjana non-kependidikan. Menurut dia, menyetarakan sarjana pendidikan dan non-kependidikan sangat keliru.
Karena, kata Enggar, sarjana pendidikan sudah terlebih dahulu ditempa ilmu pendidikan selama perkualihan. Sehingga, proses itu seolah-olah tidak ada artinya ketika pendidikan profesi guru (PPG) disamakan dengan lulusan non-kependidikan.
"Kami tidak ingin membedakan antara LPTK negeri dan swasta, karena ada banyak juga LPTK swasta yang bagus. Tapi yang abal-abal tadi kelewat banyak," ujar mantan Menteri Perdagangan ini.
Di samping itu, Enggar mengingatkan kebijakan ‘merdeka belajar’ yang menekankan pengembangan potensi murid harus mempertimbangkan banyak aspek. Menurut dia, proses belajar berkualitas membutuhkan prasyarat tidak mudah mengingat terdapat ketimpangan kualitas guru dan perbedaan daya dukung daerah.
"Indonesia bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa. Apakah seluruh daerah bagian dari republik ini sudah puya akses yang sama? Karena harusnya teknologi informasi harus terjangkau sampai ke pelosok,” kata dia.
Sementara Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas, Amich Alhumami, menilai perlu adanya pengendalian pertumbuhan LPTK swasta dan jumlah mahasiswa. Menurut dia, ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan supply-demand guru.
Secara kumulatif, kata dia, lulusan LPTK selama kurun 2012-2017 mencapai 1,94 juta. Sedangkan, rekrutmen guru PNS pada periode 2012-2017 hanya 142.232 orang.
Padahal dari jumlah itu, 123.531 orang di antaranya direkrut dari guru honorer. Secara keseluruhan, kebutuhan rekrutmen guru PNS baik untuk menggantikan guru pensiun maupun menambah guru untuk sekolah baru jauh lebih sedikit dibanding jumlah lulusan LPTK. Jumlah mahasiswa LPTK sangat besar melampaui kebutuhan.
“Karena itu, perlu pengendalian penerimaan mahasiswa LPTK secara lebih ketat sekaligus untuk menjamin kualitas lulusan secara lebih baik,” katanya.
