Survei: Bansos Corona Belum Capai Sasaran
VIVA – Masyarakat menilai bantuan sosial atau bansos dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi corona covid-19 belum efektif. Sebanyak 49 persen menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran. Sementara yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit yakni 37 persen.
Hal itu berdasarkan rilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis secara online pada Selasa 12 Mei 2020. Survei opini publik nasional itu dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden dengan margin of error 2,9 persen.
"Ini mengkhawatirkan. Mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas.
Menurut temuan itu, bantuan dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak, tapi belum menerima bantuan (60 persen). Kemudian bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29 persen).
Warga yang layak menerima bansos adalah 34 persen. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41 persen) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24.97 persen, merujuk data Susenas BPS 2019.
Sedangkan menurut temuan penelitian ini, baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima. Sehingga masih ada 13 persen yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.
"Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," ujar Abbas.
Bantuan yang diberikan disebut tidak sepenuhnya diperoleh. Mayoritas sebanyak 55 persen warga yang sudah menerima bansos, menyatakan hanya menerima sembako.
Sementara yang menyatakan menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6 persen; yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja 11,8 persen; yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3 persen; dan yang menyatakan menerima BLT saja 5,2 persen.
Kemudian sebanyak 87 persen warga yang sudah mendapat bantuan juga menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk waktu dua minggu atau kurang.
Mayoritas warga (74%) juga disebut belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan, mayoritas warga (62%) berharap petugas datang sendiri ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.
Bawaslu Telusuri Klaim Temuan Money Politics yang Dibongkar Kubu RK-Suswono
Bawaslu RI merespons pernyataan Tim Pemenangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang mengeklaim mengantongi bukti dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024.
