Kritik KPK Era Firli Bahuri, Saut: Semakin Besar Kecurigaan

VIVA – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengkritisi lembaga yang pernah dipimpinnya itu dalam mengumumkan tersangka. Ia heran dengan gaya kepemimpinan era Firli Bahuri.

Pimpinan KPK Jilid V yang diketuai Firli Bahuri berencana tak mengumumkan tersangka sebelum menangkap tersangkanya. Cara ini diklaim untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Saut mengingatkan Firli Cs menyangkut nilai-nilai antikorupsi yang seharusnya tak berubah. Meskipun KPK berganti kepemimpinan.

Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi itu seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan, kepastian hukum, transparansi, hingga checks and balances.

Saut bilang tanpa transparansi akan muncul kecurigaan. Hal ini akan berdampak ke luar maupun internal semakin signifikan.

"Adagiumnya, semakin besar ketertutupan semakin besar kecurigaan. Itu sebabnya manajemen modern dalam public policy adalah keterbukaan," kata Saut, Selasa, 12 Mei 2020.

Saut juga mengingatkan, KPK baik pimpinannya maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat.

Untuk itu, menurut dia, publik berhak mengetahui yang dilakukan KPK. Hal ini baik di bidang pencegahan serta penindakan korupsi.

"Termasuk keterbukaan anda melakukan atau tidak melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Di mana publik pemilik dana yang anda pakai berhak memiliki informasi," kata Saut.

Dia menekankan sepanjang nilai-nilai antikorupsi terjaga maka gaya strategi atau target yang dicapai setiap era kepemimpinan KPK dapat berubah dan berkembang. Namun, ia menyebut pimpinan KPK Jilid V mestinya punya acuan kerja yang disepakati bersama.

"Kinerja yang anda sepakati dari sisi pencegahan dan penindakan. Itu yang utama, baru kemudian, style, strategy dan hal-hal taktis atas KPI yang anda sepekati. Most likely strategi dan taktis ini juga bisa berubah atau fleksible," ujarnya. 

"Yang tidak berubah mestinya, values atau nilai-nilai penegakan hukum yang harus anda emban di organisasi anda," katanya.

Halaman Selanjutnya

Untuk itu, menurut dia, publik berhak mengetahui yang dilakukan KPK. Hal ini baik di bidang pencegahan serta penindakan korupsi.