Sri Mulyani Bakal Kasih Pedagang Bakso Insentif Hadapi Corona

Menkeu Sri Mulyani (tengah) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (kiri). (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk memberikan insentif ganda bagi pelaku usaha ultra mikro dan tak tersentuh lembaga jasa keuangan, seperti para pedagang bakso dan lainnya.

Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen

Insentif tersebut, kata dia, disiapkan supaya para pedagang kecil tersebut bisa bertahan dari tekanan ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19) yang telah melanda Indonesia sejak Maret 2020. Presiden dan wakil presiden dikatakannya telah menyetujui.

"Dalam sidang kabinet, usulan saya adalah kita akan tambah kalau pedagang bakso dan lain-lainnya, yang sektor informal, kami usulkan ada dua insentif. Nampaknya pak presiden dan wapres menyetujui ini, cuma operasionalisasinya nanti masih harus kita pikirkan," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu malam, 6 Mei 2020.

Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025

Adapun insentif atau bantuan itu, dikatakan Sri, berupa bantuan permodalan serta kemudahan akses layanan lembaga jasa keuangan. Bantuan pembiayaan atau permodalan itu nantinya akan serupa dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan relaksasi denda keterlambatan pembayaran kewajiban selama enam bulan.

"Kita mengusulkan mereka mendapatkan sama seperti UMi, itu berarti pinjaman antara Rp5 juta-10 juta. Tapi sekarang untuk khusus ini mereka diberi pinjaman, otomatis pinjamannya diberikan restructuring 6 bulan seperti grace periode," tuturnya.

Saat Menkeu Sri Mulyani Bilang PPN 12 Persen Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Namun, dia melanjutkan, yang menjadi persoalan saat ini adalah terkait data para pedagang atau pengusaha ultra mikro yang menjadi target penerima bantuan dari pemerintah itu yang cukup sulit didapat. Sebab, pergerakan mereka sangat dinamis dan belum mengakses layanan perbankan.

"Nah, ini sekarang masalahnya pendataan, supaya tidak overlap. Kemarin kita indentifikasi sekitar 1,7 juta koperasi yang tidak masuk UMi ini, kemudian banyak yang warung-warung atau pedagang kaki lima mungkin mereka mendapatkan," tutur dia.

Karena itu, Sri mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan data agar insentif tersebut tetap sasaran dan anggarannya mencukupi bagi para pedagang kecil tersebut. Dia memperkirakan para pedagang yang bisa mendapat insentif itu bisa mencapai 60 juta orang.

"Jadi, total semuanya ditambahkan dari UMi, Mekaar, Pegadaian, KUR dan lembaga pembiayaan yang pinjamkan kendaraan roda dua dan lain-lain totalnya mendekati 60 juta. Namun, itu bisa belum mencakup seluruhnya tadi," kata dia.

LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

LPI merilis hasil survei Kabinet Merah Putih (KMP) menjelang tutup tahun 2024. Menkopolkam Budi Gunawan berada di urutan pertama dan Menkeu Sri Mulyani urutan keempat.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024