Penunjukan Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Dinilai Sudah Sesuai Aturan
VIVA – Penunjukan Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sempat dipersoalkan karena dinilai maladministrasi. Namun, pengangkatan Boy itu dinilai sudah sesuai aturan.
Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono mengatakan secara prosedur sebenarnya tak ada persoalan. Sebab, penunjukan Boy sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Dalam Pasal 25 ayat (1) UU itu disebutkan setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya," kata Suhendra kepada wartawan, Selasa, 5 Mei 2020.
Dia pun menambahkan Pasal 25 ayat (2) dalam UU itu terkait ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Baca Juga: Kepala Polda Jawa Timur Dimutasi, MUI Ingat Kasus Bendera Tauhid
Pun, dari kapasitas, pengangkatan Boy juga sudah tepat jika merujuk prestasi, integritas dan rekam jejaknya. Presiden Joko Widodo diyakini sudah menyetujui nama eks Kapolda Banten itu. Kapolri Idham juga dinilai tak mungkin mengintervensi kewenangan Jokowi dalam penunjukan Kepala BNPT pengganti Suhardi Alius.
"Beliau pasti sudah memperhitungkan harmonisasi eksternal antar-lembaga negara maupun kebutuhan internal organisasi di tubuh Polri," ujar Suhendra.
Kata dia, pada akhirnya nanti pengangkatan Boy sebagai Kepala BNPT akan dilakukan Presiden Jokowi melalui keputusan presiden atau keppres. Mutasi yang diumumkan Kapolri Idham Azis melalui telegram menurutnya hanya semacam usulan. Namun, tentu dianggapnya sudah berkoordinasi dengan Jokowi.
"Tentu sebelum Kapolri menerbitkan telegram sudah berkonsultasi dulu dan mendapat green light (lampu hijau) dari Presiden. Tanpa green light Presiden, mana mungkin Kapolri akan berani?" tuturnya.
Terkait isu maladministrasi penunjukan Kepala BNPT, ia menduga ada pihak yang sengaja mau membenturkan Kapolri Idham Azis dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, sebaiknya di tengah pandemi Corona, semua pihak mendukung stabilitas politik dan berhenti beropini.
Simak Juga: VIVAnews Pantau Corona
Meutya Hafid: Berantas Judi Online Tidak Cukup Kalau Hanya Blokir Konten Saja
Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan bahwa pemberantasan judi online, judol, tidak cukup hanya dengan melakukan pemblokiran konten saja
