Soal Klaster Sampoerna, Satgas Jatim: Jangan Merasa Paling Benar
- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya beradu bantahan terkait karut-marutnya penanganan kasus Coronavirus Disease atau Covid-19 di lingkungan PT HM Sampoerna Tbk yang sementara ini telah menulari 36 karyawan.
Menengahi itu, Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya, Joni Wahyuadi, mengatakan bahwa tidak yang paling benar dalam hal ini, karenanya harus ditangani bersama-sama.
"Sebetulnya kota di-backup provinsi, jadi penanganannya harus bareng-bareng begitu, jangan merasa yang paling benar, tidak ada yang paling benar mengenai Covid-19 ini, yang paling benar Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Joni ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 2 Mei 2020.
Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas (Gugas) Covid-19 Jawa Timur itu mengatakan pihaknya baru menerima laporan tentang adanya kasus Coronavirus Disease atau Covid-19 di lingkungan pabrik Rungkut 2 PT HM Sampoerna Tbk dari pihak perusahaan pada 28 April 2020, bukan dari Gugas Kota atau Dinas Kesehatan Surabaya. Begitu tim turun, potensi penularan sudah sulit dibendung.
"Memang pernah disampaikan oleh Ibu Gubernur, memang Dinkes kota (Surabaya) pernah menangani di sana (Sampoerna). Tapi kemudian tanggal 28 (April 2020) pihak Manajemen PT HM Sampoerna ke Grahadi," katanya.
Joni mengaku diminta Khofifah untuk menemui manajemen Sampoerna. "Mereka bersama kita lalu melakukan mapping, bagaimana kronologinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Sampai sudah ada yang opname, sampai ada yang PCR mandiri, dan hasilnya belum keluar sampai sekarang," ujar Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya itu.
Setelah sedikit terurai, Joni mengaku juga berdiskusi dengan pihak Dinas Kota Surabaya terkait Klaster Sampoerna. "Bukan tidak diskusi. Kami cocokkan (data) dengan mereka dan sampai mana penanganannya dari dinas kota. Oke, kalau begitu ayo kita tangani bareng-bareng, karena ini problem besar. Kami arahkan seperti itu," kata Joni.
Menurut Joni, pandemi Corona adalah momentum bagi semua pihak untuk gotong-royong menangani Corona, bukan jalan sendiri-sendiri. "Saya kira saat ini waktunya saling gotong-royong. Arahan dari Bu Gubernur harus gotong-royong. Ini masalah besar. Jadi, tidak engkel-engkelan tapi diselesaikan bareng," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser menegaskan, pemerintah kota selalu serius dan cepat dalam mendapatkan semua informasi yang berkembang terkait dengan penyebaran Covid-19. Termasuk kasus Covid-19 pada karyawan PT HM Sampoerna Tbk, Rungkut Surabaya.
"Bahwa pemerintah kota tidak pernah terlambat. Ibu Gubernur (Jawa Timur) tidak benar. Awal mulanya pada tanggal 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan. Pada 9 April 2020 pasien dirujuk di rumah sakit dan tanggal 13 April pasien melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit yang berbeda,” kata Fikser saat Jumpa Pers di ruang Sekretaris Daerah, Balai Kota Surabaya, Sabtu.
Klaster Sampoerna bermula ketika ada dua karyawan yang bekerja di pabrik Rungkut 2 terkonfirmasi positif Corona dan meninggal dunia. Segera setelah itu pihak perusahaan menutup dan menghentikan sementara kegiatan produksi. Sebanyak 323 karyawan di-rapid test dan hasilnya seratus orang di antaranya reaktif.
Gugas Jatim lantas menindaklanjuti dengan melakukan tes Swab tahap pertama terhadap 46 karyawan dari 100. Hasilnya, 34 orang dinyatakan positif Corona. Di luar itu, sebanyak 163 karyawan telah di-Swab lebih dulu oleh pihak perusahaan dan hasilnya belum keluar. Sementara ini, total 36 karyawan Sampoerna yang sudah dinyatakan positif.
