Pejabat Istana Sindir Bos Media Ikut Kartu Prakerja: Kebiri Hak Orang
VIVA – Pihak Istana menyindir pihak-pihak yang mengkritik program kartu prakerja. Kritik itu disampaikan lantaran ada pihak yang berupaya menguji sistem tersebut seperti yang dilakukan praktisi media digital, Agustinus Edy Kristianto. Meski niat tersebut dianggap baik, namun dikatakan kritik tidak sesuai konteks.
"Kalau ada orang-orang yang mencoba- coba sistem, saya kira bagus upaya tersebut. Tapi cara itu sudah mengesampingkan hak orang yang sebenarnya lebih membutuhkan  kartu prakerja," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, Sabtu 2 Mei 2020.
Donny melihat, antusias masyarakat tinggi untuk mengikuti program pelatihan ini. Karena tujuannya meningkatkan kemampuan para calon pekerja, terutama yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi corona.
"Pendaftarnya cukup besar jadi mereka yang terdampak covid ini sangat membutuhkan. Pesan kami adalah kalau ingin memberikan masukan untuk sistem itu, jangan dengan cara  mendaftarkan diri, karena itu bisa mengebiri hak orang lain sebenarnya lebih membutuhkan kartu prakerja," ujarnya.
Donny mengatakan, masyarakat dapat memilih pelatihan berbagai daring yang tersedia sebanyak delapan aplikasi. Artinya program itu, kata dia, memberikan keleluasaan bagi para pendaftar memilih pelatihan yang sesuai dengan minatnya, tidak melulu Ruangguru.
Sebelumnya, Edy yang juga Founder dan CEO dari Portal Berita Hukum dan Politik Gresnews, menyampaikan bahwasanya dia bisa sangt mudah mengantongi Certificate of Excellence dari Skill Academy dari Ruang Guru yang telah ditandatangani CEO Skill Academy Adamas Belva Devara.
Tanpa menuntaskan materi pelatihan secara online, dia kemudian langsung mencoba mengikuti ujian pada kursus Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal.
Respons Istana soal Hasto Mau Bongkar Kasus Korupsi yang Dilakukan Pejabat Negara
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto disebut-sebut akan membongkar korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
