KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Satu Tahun Rommy
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA –
Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kasasi atas putusan majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Rommy.
Rommy sebelumnya divonis hukuman pidana penjara selama satu tahun pada tingkat banding atas kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya mengajukan kasasi karena sejumlah hal. Salah satunya lantaran merasa putusan banding dirasa belum memenuhi rasa keadilan.
”Majelis hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya,” kata Ali kepada awal media, Selasa, 28 April 2020.
Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding karena adanya penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Padahal, jelas-jelas uang itu telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Terdakwa.
Selain itu, kata Ali, alasan lainnya karena majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian namun tak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan soal keberatan tim jaksa terkait hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak politik.
Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah.
”Selanjutnya sesuai dengan Pasal 253 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa ’Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi’,” ujarnya.
Majelis hakim banding memvonis mengurangi hukuman Rommy menjadi satu tahun bui. Padahal pada tingkat pertama, Rommy divonis dua tahun. Kendati begitu kedua putuaan itu masih jauh dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut penjara selama empat tahun.
KPK Supports Democratic Rights of Detainees in Upcoming Local Election
The Corruption Eradication Commission (KPK) has provided an opportunity for detainees held in the KPK detention center in Jakarta to vote in the 2024 Regional Elections.
