Ingin Warga Berpuasa dengan Tenang, Ini Cara Polda Papua Barat
VIVA – Operasi Ketupat Mansinam 2020 oleh Polda Papua Barat (Pabar), sudah dimulai sejak Jumat, 24 April kemarin. Pelaksanaan operasi ini lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu selama 37 hari. Selain itu, dari segi target operasi pun berbeda, yakni untuk menekan angka kriminalitas dan pengawasan kebijakan larangan mudik.
Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Indra Iriyanto, mengungkapkan operasi kali ini lebih fokus meminimalisir angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), jambret, dan berbagai kejahatan lainnya.
“Itu kita tekan, sehingga masyarakat (umat muslim) dapat melaksanakan ibadah puasa ramadhan, dengan nyaman dan tenang,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 April 2020.
Bagi pelaku-pelaku tindak kriminal, kata Indra, tentunya akan dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai aturan berlaku. “Kita akan lakukan tindakan tegas terukur, itu perintah dari bapak Kapolda,” jelasnya.
Sedangkan pengawasan terkait larangan mudik, juga dilakukan tindakan preemtif dan preventif, dengan mengedepankan sifat persuasif dan humanis. Sementara itu, spot-spot yang jadi fokus pemantauan, yakni Bandara dan Pelabuhan. Meski demikian, pihaknya juga melakukan pemantauan untuk jalur darat.
“Kita adakan semacam check point di Polsek-Polsek perbatasan, contohnya seperti di Kebar, Mansel (Oransbari, red),” tutur Kombes Indra.
Terkait razia kendaraan bermotor, perwira berpangkat tiga melati ini memastikan, pihaknya akan melakukan itu, khususnya untuk menekan angka kriminalitas. “Kami sudah diskusikan, mungkin dalam waktu dekat,” lanjut dia.
Pelaksanaan Operasi Ketupat Mansinam 2020, melibatkan 110 personil Polda Papua Barat. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat selaku koordinator, sembari pelaksanaan juga dilakukan oleh masing-masing Polres, dengan kekuatan personil masing-masing kurang lebih 30-40an anggota per Polres
KBPP Sebut Usulan Polri di Bawah Kemendagri Kontraproduktif
Dewan Penasihat Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, Bimo Suryono menilai wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat kontraprodukt
