Bupati Boltim Ngamuk soal BLT Dipersulit, DPR: Kuncinya Koordinasi
VIVA – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengecam menteri terkait bantuan untuk warganya di masa wabah virus corona atau covid-19. Sebab, dia merasa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat lama dan bertele-tele prosesnya.
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan, dari sepengetahuannya antara Kementerian Sosial dengan para Kepala Daerah telah ada koordinasi tentang program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bansos Tunai. Terutama, data penerima manfaat dari program-program tersebut. Sehingga semestinya tidak perlu ada proses yang bertele-tele.
"Terkait Soal PKH, seharusnya minggu lalu telah dicairkan untuk bulan April ini. Program yang lain seperti Kartu Sembako dan Bansos Tunai saat ini sedang dalam proses pencairan," kata Ace, Selasa 28 April 2020.
Dari sejak awal, kata Ace, Komisi VIII sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RT sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran.
"Kami juga mengingatkan agar dalam proses penyaluran segera dilakukan dengan cepat dan jangan menimbulkan masalah baru, misalnya berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang dapat menularkan Covid 19," katanya
Politikus partai Golkar ini menambahkan, ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah keramaian. Salah satunya yakni mengantar bantuan ke rumah penerima.
"Satu diantar langsung ke penerima manfaat yang dilakukan oleh petugas atau relawan, kedua dikirim melalui cash transfer seperti program PKH dan Kartu Sembako. Ketiga dikirim melalui kantor pos yang diantar ke rumah langsung penerima bantuan," ucapnya
Dia menambahkan, "Kuncinya menurut saya adalah koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyakarat terdampak Covid-19 ini," ujarnya.
Quick Count Unggul, Lucky Hakim: Tidak Menggunakan Money Politics
Lucky Hakim mengungkapkan keyakinannya, hasil quick count internal ini tidak akan berbeda jauh dengan hasil real count yang akan diumumkan oleh KPUD Kabupaten Indramayu.
