Anggota DPR Anggap Kebijakan Pembebasan Napi Cenderung Transaksional
VIVA – Sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Pengadilan Negeri Surakarta karena kebijakan pembebasan puluhan narapidana.
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menganggap wajar dan bahkan mengapresiasi gugatan hukum itu. "Saya menghargai langkah hukum yang dilakukan beberapa LSM mangajukan gugatan atas kebijakan asimilasi kepada para narapidana yang menimbulkan keresahan dan melakukan tindakpidana di tengah-tengah masyarakat," katanya, Senin 27 April 2020.
Kebijakan Yasonna, katanya, memang sejak awal tidak diputuskan melalui pertimbangan yang matang. Politikus PAN ini, menilai pembebasan sejumlah napi cenderung transaksional.
"Kebijakan ini dari awal saya lihat tidak didasarkan pertimbangan dan seleksi ketat terhadap para narapidana, akan tetapi lebih cenderung karena transaksional dan rekomendasi PBB tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan di saat situasi ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit seperti saat ini," ujarnya.
Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat resah dengan tingkat kriminalitas yang dirasakan kian meningkat. Maka gugatan yang diajukan oleh LSM dianggap bagian dari keberatan masyarakat akan kebijakan Kemenkumham.
Juru Bicara KPK Bilang Harusnya Yasonna Beri Tahu Penyidik kalau Tahu Keberadaan Harun Masiku
Yasonna Laoly telah menjalani pemeriksaan di KPK terkait dengan kasus korupsi berupa pemberian suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
