Hukuman Rommy Disunat, KPK Belum Tentukan Sikap

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
Sumber :
  • VIVAnews/Syaefullah

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait perkara mantan Ketum PPP, Romahurmuziy (Rommy). Salinan putusan itu diterima pada Kamis sore, 23 April 2020. 

KPK Tertibkan Tambang Ilegal di NTB, Nilainya Capai Rp 1,08 Triliun per Tahun

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi awak media, mengaku belum dapat menjelaskan jauh mengenai ini. Ali mengatakan, pihaknya masih mempelajari serta menganalisa putusan tersebut.

"Selanjutnya sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," kata Ali Fikri melalui pesan singkat, Jumat, 24 April 2020.

Dipanggil Terkait Kasus Abdul Gani Kasuba, KPK Ingatkan David Glen Oei Harus Kooperatif

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memotong masa tahanan Romahurmuziy menjadi satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan. 

Putusan PT DKI itu lebih rendah setahun dari vonis di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor).

KPK di Urutan Terbawah Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik, Menurut Indikator Politik

Menurut Ali, putusan PT DKI tersebut memang jauh lebih rendah dari tuntutan yang pernah dilayangkan Jaksa KPK. Kendati begitu, KPK tetap menghormati keputusan hakim PT DKI tersebut.

"Memang jika dibanding tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI itu dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan Majelis Hakim tentu harus kita hargai dan hormati," imbuhnya.

Jaksa sebelumnya menuntut 4 tahun, tapi majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta justru memvonis Rommy 2 tahun penjara. Pada tingkat banding, PT DKI Jakarta kembali memangkas hukuman Rommy menjadi satu tahun penjara. 

Asep Guntur dan Tessa Mahardhika Sugiarto di KPK saat melakukan penahanan satu tersangka kasus korupsi di Maluku Utara

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Haji Robet soal Kasus Abdul Gani Kasuba

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba alias AGK. Kini

img_title
VIVA.co.id
5 Oktober 2024