Menteri Teten: Dana Kartu Prakerja Lebih Baik untuk Pelindung Rakyat
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki ikut mengkritik program kartu prakerja. Dia mengaku lebih setuju anggaran program tersebut dialihkan untuk jaring pengaman sosial (social safety net) untuk rakyat yang kini menghadapi pandemi virus corona.
Apalagi, anggaran untuk pelatihan online di program itu tak sedikit. Nilainya mencapai Rp5,6 triliun dari total anggaran keseluruhan program Rp20 triliun.
"Saya setuju dana yang digunakan untuk kartu prakerja dialihkan untuk social safety net. Sebab ini yang dibutuhkan rakyat, bukan dalam bentuk pelatihan," kata Teten Menjawab pertanyaan dalam sebuah diskusi online dengan Pemimpin Redaksi dikutip Rabu 22 April 2020.
Pernyataan Teten ini juga menjawab kritik masyarakat soal program kartu prakerja yang dananya justru lari ke perusahaan aplikasi. Dia juga mengkhawatirkan, dana yang disiapkan pemerintah terkait Covid-19 sejatinya hanya cukup untuk 3 hingga 4 bulan.
“Bagaimana kalau corona ini sampai akhir tahun. Mau dari mana lagi pemerintah ambil duitnya,” katanya.
Sementara untuk menerbitkan global bond alias surat utang global juga sangat sulit dalam situasi sekarang ini. Menurutnya dengan adanya dana bergulir ke rakyat akan mengerakkan ekonomi rakyat terutama UMKM.
Mantan Koordinator Staf Khusus Presiden itu juga menyebut stimulus sebesar Rp405,1 triliun masih sangat kurang mengatasi persoalan ekonomi akibat Covid-19. Ini jika dibandingkan negara lain yang stimulusnya lebih dari 10 persen dari PDB. Sementara, Indonesia hanya sekitar 2,5 persen dari PDB.
“Untuk sektor UMKM ini masih sangat kecil stimulusnya, “ kata Teten.
Dia juga menyebut, sebenarnya yang harus didorong tidak hanya stimulus. Tapi bagaimana BI secara moneter juga bisa melakukan terobosan terkait Covid-19.
“Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Saya pikir dari sisi fiskal dan moneter, juga bisa bekerja sama,” katanya.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
