Budaya Patriarki dan Beban Ganda Bayangi Pemimpin Perempuan
Dalam periode 2019-2024, ada 120 caleg perempuan berhasil masuk ke Senayan dari total 575 kursi - setara dengan 20 persen dari total kursi, naik dari 17 persen pada Pemilu 2014. 
Namun, peningkatan dalam keterwakilan perempuan tersebut tidak semerta-merta memperkuat keterwakilan substantif dalam proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU).
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang telah diusulkan sejak 2016, masih dibahas di tingkat panitia kerja.
Tak semua perempuan anggota dewan mendukung RUU tersebut dengan berbagai alasan.
"Banyak yang menolak RUU PKS itu perempuan. Bukan hanya dari partai [berbasis Islam], ada juga [perempuan anggota dewan] dari [partai nasionalis] yang menolak. [Pemikiran bahwa perempuan pasti memperjuangkan isu perempuan itu] reduksionis," kata Anna.
Meski demikian, Diah Pitaloka, anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan sosial, tetap optimis bahwa keberadaan perempuan di legislatif akan memberi kontribusi positif dalam proses legislasi.
"Banyak perempuan yang lebih merespon isu kekerasan terhadap perempuan - ada sisterhood. Pasal pelecehan susah sekali ditangkap secara substansi oleh teman-teman laki-laki. Ini bukan masalah salah atau benar - sudah terbangun oleh budaya. Tapi ketika ada kesadaran [misalnya] menggoda [seseorang] itu berkorelasi dengan martabatnya, maka terjadi dialog budaya," kata Diah.
Sumbangsih bagi keberagaman perspektif juga ditunjukkan oleh hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2018 yang juga menjadi hakim konstitusi perempuan pertama di Indonesia, Maria Farida Indrati. Maria, yang kala itu menjadi satu-satunya perempuan di antara sembilan orang di panel hakim, beberapa kali memberikan opini berbeda (dissenting opinion), termasuk dalam pembahasan gugatan terhadap pasal-pasal pornografi dan penistaan agama. 
Hingga kini, lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia—MK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial—belum pernah dipimpin oleh hakim perempuan.
