Gubernur Jabar Sebut Bantuan untuk Depok Sudah Cair, Ini Mekanismenya
VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, bantuan sembako dari Provinsi Jawa Barat telah digelontorkan ke sejumlah wilayah termasuk Depok, Rabu, 15 April 2020.
“Hari ini bantuan sembako dari Gubernur Provinsi, tadi saya cek ke kantor pos karena polanya dari Bulog barangnya ditaruh kantor pos. Dari kantor pos dikirim oleh ojol (ojek online) dan pegawai pos, sampai ke rumah-rumah sesuai data,” katanya, saat meninjau langsung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengungkapkan, jika ada warga yang berhak tapi datanya belum, data itu akan terus di-update sehingga tidak ada masalah.
“Terutama perantau, kan di Depok banyak. Nah perantau ini mendapat bantuan dari Pak Jokowi, yang bantuan Presiden supaya enggak mudik kan," ujarnya.
Sedangkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat, menurut Emil, telah digelontirkan mulai hari ini. “Kalau Presiden mulai tanggal 20, berarti lima hari lagi,” ujarnya.
Emil berharap, semoga dalam proses ini semua mendapatkan bantuan. “Kalau masih terlewat, kita ada fitur aduan di aplikasi Jawa Barat di pikobar itu. Kalau masih terlewat, juga karena tidak ada KTP, anak jalanan, gelandangan, atau sangat kurang, pak wali berbaik hati menyiapkan nasi bungkus,” ujarnya.
Emil mengatakan, pihaknya juga akan memberikan bantuan tambahan jika dinilai kurang. “Sebagian dari kami nanti oleh Pak Wali Kota dilaksanakan oleh kantor-kantor kemanusiaan dan TNI. Tidak boleh ada orang yang kelaparan di Depok," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, untuk jumlah kuota masyarakat penerima bantuan akan disesuaikan dengan data masing-masing kepala daerah. “Data menyesuaikan dari Pak Wali Kota, disesuaikan. Kalau dibutuhkan (penambahan), diusulkan saja," ujarnya.
Emil menuturkan, bantuan dari provinsi akan berlangsung selama empat bulan dengan nilai Rp500 ribu per Kepala Keluarga (KK) yang jumlahnya mencapai Rp3,2 triliun.
Adapun jenis bantuan tersebut dibagi berdasarkan beberapa kategori, di antaranya bantuan di Depok untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan presiden kepada perantau supaya tidak mudik, serta kartu prakerja untuk pengangguran yang baru di-PHK (pemutusan hubungan kerja).
“Jika dana dari provinsi yang sekarang mulai dibagikan masih kurang, ada dana dari wali kota. Nanti Pak Wali yang nentuin. Jadi bantuan dari negara banyak," ujarnya.
Tambahan Data
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Imam Budi Hartono berjanji, pihaknya akan memperjuangkan tambahan data untuk bantuan pada sejumlah daerah, salah satunya Depok.
“Evaluasi dari saya bantuan Rp500 ribu per KK selama 4 bulan akibat Covid-19 dari Jawa Barat untuk Kota Depok direncanakan sebanyak 39.159 KK masih dirasakan banyak yang belum ter-cover,” katanya.
Sebab, kata pria yang akrab disapa IBH itu, masih banyak warga yang mengadu, belum terdaftar yang diusulkan oleh RT/RW. Kemudian, banyak warga yang baru tahu tentang program tersebut sehingga sangat berharap bisa mendapatkan bantuan tersebut. “Penghasilan mereka bukan berkurang tetapi nol, karena tak lagi bisa bekerja atau berdagang," ujarnya.
Terkait hal itu, dia mengusulkan, bantuan juga harus mengalir pada komunitas yang juga banyak terdampak ekonomi akibat Covid-19, seperti para pedagang yang tak berdagang lagi, ojek online dan ojek pangkalan, serta supir angkot yang kehilangan penghasilan akibat tak ada penumpang.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Bodebek sebagai daerah episentrum atau pusatnya wabah Covid-19 akan lebih berdampak dari sisi ekonomi. “Apalagi di Bodebek di perlakukan PSBB semakin jelas makin banyak warga yang sudah tidak lagi mempunyai penghasilan,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Saya turut prihatin, ini saatnya anggota dewan banyak mendengar, melihat kondisi rakyat, lalu memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Jangan malah dewan me-lockdown kegiatan. Fungsi dewan baik budgeting dan pengawasan saatnya, tapi tetap menjaga sosial distancing."
Jumlah Bantuan
Untuk diketahui, mekanisme penyaluran PSBB atau bantuan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kota Depok telah dialokasikan pada hari ini, untuk tahap pertama sebesar Rp7,5 miliar. Dengan pengaturan pemberian uang tunai Rp250 ribu untuk 30 ribu KK terdampak non DTKS.
Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu penyelesaian verifikasi data dan jadwal, serta mekanisme akan disampaikan kemudian.
Hari ini juga sudah dialokasikan dan disalurkan stimulan untuk Kampung Siaga Covid-19 sebesar Rp2.772.000.000 untuk 924 RW untuk dapat memperkuat PSBB, dalam upaya penanganan Covid-19.
