Perang Lawan Corona di Daerah, Mendagri Bangun Sinergitas Tripartit
- ANTARA FOTO
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan komunikasi dengan semua kepala daerah dan asosiasi dunia usaha. Komunikasi melalui teleconference ini untuk membangun sinergi tripartit antara Pusat, Daerah dan Dunia Usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak menghadapi krisis Covid-19.
Dalam kesempatan itu Mendagri memberikan arahan ke peserta teleconference bahwa di samping penanggulangan aspek penularan Covid-19 lewat penerapan PSBB, pemerintah juga harus menangani aspek sosial dan ekonomi dampak serangan Covid-19 termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid-19 ini berlangsung.
"Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah khususnya Daerah Kabupaten/Kota dan dunia usaha, untuk bersatu menghadapi Covid-19,” kata Tito melalui siaran pers Rabu 8 April 2020.
Diskusi ini difokuskan ke isu strategi menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar termasuk pangan guna mengantisipasi dampak Covid-19 di seluruh daerah.
Dalam komunikasi tersebut semua pihak sepakat melakukan pendataan awal secara bottom up (dari bawah) jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat. Dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh Kabupaten Kota Indonesia.
“Juga kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah, kata Mendagri memulai diskusi yang menarik tersebut,” ujarnya.
Diskusi melalui video conference ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan dari asosiasi pengusaha hadir Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
Wakil Mendagri Sebut Jawa Tengah Punya Persoalan Netralitas ASN terkait Pilkada
Wakil Menteri Dalam Negeri menuturkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas ASN pada Pilkada 2024.
