Dampak Corona, Pemprov Jatim Gratiskan Biaya Sewa Rusunawa 3 Bulan
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan biaya sewa bagi penghuni rumah susun sewa (rusunawa) milik pemprov untuk tiga bulan ke depan, yaitu April-Juni 2020. Kebijakan itu dikeluarkan untuk meringankan masyarakat terdampak pandemi Corona atau Covid-19 secara ekonomi.
Ada empat rusunawa milik Pemprov Jatim yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Yaitu Rusunawa Gunungsari, Rusunawa SIER, Rusunawa Sumur Welut, dan Rusunawa Jemundo di Kabupaten Sidoarjo.
“Total ada 772 unit,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis petang, 2 April 2020.
Khofifah meminta kepada para kepala daerah di kabupaten/kota se-Jatim yang mengelola rusunawa juga mengeluarkan kebijakan yang sama, yaitu membebaskan biaya sewa hunian kepada warga penghuni.
"Karena banyak pemkab dan pemko yang sudah memiliki rusunawa, maka kami imbau untuk bersama-sama meringankan beban mereka," ujar Khofifah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Baju Trihaksara, menjelaskan, Rusunawa Gunungsari terdiri atas 248 unit. "Sewa yang dibebaskan selama tiga bulan hunian sebesar lebih dari Rp189.180.000. Kemudian Rusunawa SIER jumlah hunian 60 (unit), sewa hunian selama tiga bulan sebesar Rp46.140.000,” tuturnya.
Sementara itu, untuk Rusunawa Jemundo, papar Baju, sebanyak 50 unit dengan uang sewa selama tiga bulan sebesar Rp43.180.000. "Rusunawa Sumur Welut dengan 407 hunian, sewa hunian selama tiga bulan sebesar Rp320.850.000. Sehingga total biaya yang dibebaskan (dari empat rusunawa) sebesar Rp600.090.000,” ujarnya.
Kebijakan tersebut dikeluarkan mengingat makin meluasnya persebaran Covid-19 yang secara otomatis berdampak secara ekonomi kepada masyarakat di Jatim. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Gugus Tugas Covid-19 setempat, sebanyak 103 orang terkonfirmasi positif Corona, sama dengan data Rabu, 1 April 2020.
Penambahan terjadi pada jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang saat ini sebanyak 686 orang. Peningkatan juga terjadi pada kategori orang dalam pemantauan atau ODP. “Karena tracing-nya ini sangat meluas, data ODP-nya 8.395 (orang)," kata Khofifah.
Bertarung Pulihkan Pandemi, Jalan Terjal Pemerintah Indonesia Bangkit dari Belenggu COVID-19
Lantas bagaimana jejak perjalanan mewabahnya virus mematikan Sars-CoV-2 tersebut, hingga langsung memunculkan situasi pandemi yang mencekam di Tanah Air?
