Viral Warga Pendatang Ditolak Masuk Bali Imbas Kebijakan Gubernur
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Gubernur Bali Wayan Koster meningkatkan status Provinsi Bali dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat wabah virus corona. Salah satu kebijakan Koster adalah memperketat lalu lintas orang yang hendak keluar dan masuk Bali.
Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menuturkan, berdasarkan kondisi itu Gubernur Bali telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan yang berisi tentang penguatan pengawasan pelabuhan akses Provinsi Bali, antara lain Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, Pelabuhan Benoa, dan Lombok Barat.
“Yang diperbolehkan untuk masuk hanya kepentingan mendesak seperti angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Dewa Made Indra dalam keterangan resminya, Senin, 30 Maret 2020.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Jawa Timur dan NTB yang merupakan tetangga Bali untuk memberlakukan aturan itu dan memperketat arus lalu lintas yang masuk ke Bali. Gubernur Bali sudah berkoordinasi dengan petugas di Pelabuhan Lembar dan Ketapang.
Sejumlah warga pendatang yang hendak masuk ke Bali memang tertahan di Pelabuhan Ketapang. Beberapa video amatir warga menyebut hanya mereka yang memiliki KTP Bali yang diperkenankan memasuki wilayah Bali. Namun, beberapa lama kemudian ASDP mencabut kebijakan itu dan mempersilakan warga pendatang yang tak ber-KTP Bali untuk menyeberang ke Bali.
Dewa Made Indra menegaskan, tak ada unsur SARA dalam penerapan kebijakan itu. “… pengetatan dan pembatasan arus lalu lintas antar-pulau dan provinsi juga telah dilakukan oleh daerah lain. Maka, hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali,” katanya.
Ekonomi Nasional Hadapi Jatuh Tempo Utang Pemerintah Era COVID-19 dan Ancaman Krisis Finansial
Ekonom sekaligus Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, mengingatkan soal besarnya utang pemerintah akibat ekspansi fiskal saat hadapi COVID-19
