Usai Kontak dengan Bima Arya, Dokter di Bogor Meninggal Dunia
VIVA – Seorang dokter yang pernah kontak langsung dengan Wali Kota Bogor Bima Arya sepulangnya dari Turki dan Azerbaijan, meninggal dunia. Pejabat Dinas Kesehatan ini dinyatakan positif virus corona atau Covid-19.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, drg Budi meninggal pada Jumat malam, 27 Maret 2020.
Berikut pesan lengkapnya:
"Assalamualaikum ww, innalillaahiwainnailaihiroji'uun, telah meninggal dunia, saudara,teman, sahabat kita semua, drg budi hari ini jam 20.00 di icu RSUD, semoga almarhum husnul khotimah dan diterima semua amalannya serta ditempatkan di surga Nya Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan, aamiin. Informasi Juga bahwa Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, drg. Budi, telah Meninggal Dunia dan Positif terjangkit Covid 19. Barusan sekitar Pkl. 20.00 di ICU RSUD Bogor."
Berdasarkan informasi yang dihimpun, almarhum sempat menemani Wali Kota Bima Arya setibanya di Tanah Air pada 16 Maret 2020 lalu. Di malam itu juga, sang dokter menemani Bima Arya yang diminta wartawan untuk wawancara di kediamannya sebagai ODP (Orang Dalam Pantauan) sepulangnya dari luar negeri.
Dokter Budi meninggal di Rumah Sakit Umum Kota Bogor, tempat di mana Bima Arya juga diisolasi.
Meninggalnya dokter Budi karena positif corona dibenarkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim. "Wa'alaikumsalam Wrwb. Betul A," kata Dedie Rachim saat dikonfirmasi VIVAnews, Sabtu, 27 Maret 2020.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyampaikan seluruh jajaran pemerintah Kota Bogor menyampaikan turut berduka atas meninggalnya dokter Budi.
"Wa'alaikumsalam, berita itu benar. Almarhum orang baik, husnul khatimah, dedikasinya tinggi, loyalitasnya luar biasa," kata Ade.
Ade menjelaskan, sesuai prosedur protokol Covid-19, jenazah dokter Budi dikebumikan langsung malam itu juga pukul 23.00 WIB dan tidak diantarkan ke rumah duka.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
