OJK Siapkan Stimulus Lanjutan di Sektor Jasa Keuangan, Apa Saja
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyiapkan kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan non bank. Kebijakan itu dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.
"Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Maret 2020.
Tujuan dikeluarkannya stimulus ini agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid-19.
Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan itu antara lain, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan. Selanjutnya, metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.
Menurut Wimboh, OJK terus membantu pemerintah dengan memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil, agar diringankan pembayaran kredit atau pembiayaannya serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.
"OJK mendukung upaya pemerintah dalam memperlakukan sektor riil ini bisa diberikan ruang gerak yang lebih leluasa," ujarnya.
Wimboh menjelaskan, OJK memberikan ruang gerak kepada pengusaha sektor ini agar bisa bertahan. "Jangan sampai ambruk dan menimbulkan lay off, sehingga pada akhirnya bermasalah lebih berat lagi," tutur Wimboh.
Ketua Dewan Komisioner OJK menambahkan bahwa ketentuan stimulus di bidang perbankan sudah diterbitkan POJK-nya yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.
POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).
Kebijakan stimulus dimaksud terdiri atas:
1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar.
2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.
Selanjutnya, Wimboh mengatakan, "Relaksasi ini juga berlaku bagi UMKM dan KUR. Sementara, untuk kredit yang direstrukturisasi bisa langsung dikategorikan menjadi lancar,” kata dia.
Untuk kondisi di pasar modal, Wimboh menjelaskan bahwa bursa saham Indonesia masih dalam keadaan tertekan akibat sentimen negatif penyebaran virus Corona. Namun, masyarakat dimintanya tidak perlu khawatir mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih bagus.
Berbagai instrumen kebijakan pasar modal pun, menurut dia, telah diterapkan OJK melalui Bursa Efek Indonesia seperti pelarangan short selling dan pemberlakukan auto rejection serta trading halt.
OJK juga telah melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku industri pasar modal dan memberikan kemudahan melakukan buyback saham tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu.
Untuk likuditas perbankan, Wimboh meyakini kondisinya masih normal dan tidak perlu dikhawatirkan.
OJK Klaim Aset Kripto Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Begini Penjelasannya
OJK) menyampaikan adopsi aset kripto mengerek manfaat. Termasuk memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Tokenisasi aset jadi prioritas.
