Pemprov Banten Pertimbangkan Opsi Lockdown di Bumi Jawara

Gubernur Banten, Wahidin Halim
Sumber :
  • VIVAnews/Yandi Deslatama

VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa atau KLB covid-19 di daerahnya. Kini, pemerintah tengah memikirkan untuk menerapkan lockdown di Bumi Jawara itu. 

Sudah Ditemukan di Indonesia, Ini Bedanya Virus HMPV dan COVID-19?

Menurut Gubernur Banten, Wahidin Halim, penerapan lockdown bukanlah hal yang mudah, karena akan berpengaruh terhadap banyak hal di daerahnya.

"Sudah dibicarakan, tapi tidak gampang. Kalau lockdown ada pertimbangan khusus,  karena menyangkut inflasi, menyangkut ekonomi, menyangkut juga interaksi sosial, tentunya kita analisis sebelum kita laporkan," kata Wahidin ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin 16 Maret 2020.

Virus HMPV yang Merebak di China Telah Ditemukan di Indonesia, Kenali Gejala Ini

Menurut Wahidim, jika lockdown diterapkan, pertimbangannya bisa mengganggu banyak aspek, berupa kegiatan sosial hingga perekonomian. 

Dia mencontohkan, aktivitas Kabupaten Lebak yang kerap bepergian ke daerah Jakarta menggunakan KRL akan terhenti. Begitupun masyarakat di wilayah Tangerang yang bekerja di Jakarta, maka tidak bisa masuk kerja dikantornya.

Deretan Fakta Virus HMPV yang Merebak di China, Akankah Jadi Pandemi Seperti Covid-19?

"Karena potensi sektor ekonomi kita terkoneksi antar satu daerah dengan daerah lain. Kaya Lebak itu kan mobilisasinya ke Jakarta. Aktivitas sosial masyarakat Banten, dari Jakarta juga sebaliknya pulang ke Banten," terangnya.

Jika nanti lockdown diterapkan, maka membutuhkan kesiapsiagaan personil TNI, Polri hingga tenaga medis, untuk menjaga keamanan lingkungan, perkantoran, hingga jalur keluar masuk suatu daerah.

"Nanti akan kita rapatkan, karena memerlukan TNI, Polisi. (Keamanan) Menjadi pertimbangan lain," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Banten juga mengaku kekurangan masker dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar penanganan penyakit menular, seperti covid-19 yang sedang merebak belakangan ini. Dia berjanji akan segera memenuhi kekurangan tersebut.

"Kaya APD, masker, sedang kita rumuskan. APD sendiri juga masih kurang, dari (pemerintah) pusat belum turun, dari kita juga kurang," ujarnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Wahidin menyatakan ada empat warganya positif covid-19 dan sudah dibawa ke RSPI Sulianti Suroso dan RS Persahabatan, Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, drg. Ani Ruspitawati.

Dinkes Jakarta Imbau Warga Tak Panik Hadapi HMPV: Tak Seperti Covid-19

Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, menyatakan virus Human Metapneumovirus atau HMPV, bukan virus baru dan sudah dikenal di dunia medis. Untuk itu, masyarakat jangan panik.

img_title
VIVA.co.id
9 Januari 2025