Revisi Cuti Bersama 2020, Pemerintah Diminta Antisipasi Kegaduhan
- Pixabay
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait rencana pemerintah yang merevisi cuti bersama dan hari libur nasional tahun 2020. Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah hari libur nasional, terutama terkait penetapan hari libur keagamaan seperti Idul Fitri.
“Ya saya pikir, segala sesuatu dapat disinkronkan ya, soal apa Lebaran itu kadang sering sama kadang sering enggak. Ini mesti diantisipasi untuk supaya tidak terjadi kerisauan, atau kegaduhan di masyarakat. Karena ini soal agama, ini isu sensitif,” kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 9 Maret 2020.
Politikus partai Girindra ini menambahkan, banyak pihak yang berpendapat libur nasional di Indonesia terlalu banyak setiap tahunnya. Dan pendapat seperti itu, menurutnya, harus juga dipertimbangkan.
“Itu perlu dipertimbangkan baik buruknya, untuk kelangsungan daripada aktivitas di Indonesia ini,” tuturnya.
Dasco belum mengetahui apakah hari libur nasional tahun 2020 akan bertambah atau berkurang. DPR masih menunggu hasil rapat pemerintah yang dipimpin menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Ya kita belum tahu libur nasionalnya bertambah atau berkurang, tapi banyak pendapat yang mengemukakan libur kita terlalu banyak ya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, melakukan rapat membahas perubahan hari libur nasional tersebut bersama pihak-pihak terkait, kalangan dunia usaha, dan aparat hukum.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan menyusul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.
“Rapat antartingkat menteri pada pagi ini akan membahas tentang rencana evaluasi atau meninjau SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri dan cuti bersama 2020,” kata Muhadjir di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 9 Maret 2020.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
