Dubes Jerman Datangi KPK Bahas Perizinan Hutan
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Peter Schoof. Pertemuan ini membahas kerjasama KPK dengan Jerman terkait pemberantasan korupsi.
“Sebagaimana disampaikan oleh deputi pencegahan, duta besar Jerman datang ke KPK untuk menyampaikan komitmen baru, bahwa pemerintah Jerman memberi perhatian dan juga mengapresiasi keberadaan KPK bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di internasional. KPK diakui sebagai lembaga yang akuntabel dan karenanya terpercaya untuk didukung oleh Pemerintah Jerman,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020.
Ia menjelaskan kerjasama antara KPK dengan Jerman pada sisi pencegahan dilakukan karena penindakan KPK bersifat independen dan tak bisa diganggu gugat.
“Mereka akan mengembangkan kerja samanya di bidang pencegahan. Sebagaimana telah diketahui bersama sebelum ini telah dikembangkan sebuah sistem. Karena itu kemudian kita akan mengembangkan itu ke depan bagaimana sistem bisa meluas diaplikasikan di setiap pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Penindakan KPK, Pahala Nainggolan menambahkan, kerjasama lembaganya dengan Jerman, di antaranya dengan perusahaan asal Jerman, Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), khususnya di sektor perizinan kehutanan.
"Kehutanan ini bagian dari fokus KPK untuk sumber daya alam, secara spesifik kita sepakati bahwa dengan GIZ, kami akan memperbaiki perizinan di sumber daya alam secara khusus kehutanan di Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Riau," kata Pahala.
Pahala menilai pembenahan perizinan di sektor ini penting dilakukan untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Ini, kata dia, juga menjadi jaminan bagi pengusaha yang akan melakukan investasi di Indonesia.
"Perizinan yang lebih terbuka untuk mendorong investasi juga ke Indonesia, jadi kita bekerja sama untuk program yang ada di stranas (pencegahan korupsi) misalnya one map policy. Kira kira itu secara spesifik yang akan di support antara lain dari pendanaan GIZ," imbuhnya. (ren)
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
