Anggaran Naik tapi Tak Jamin Dongkrak Mutu Pendidikan, Ini Faktornya
- Istimewa
VIVA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan anggaran pendidikan yang tinggi dan cenderung naik setiap tahun belum menjamin peningkatan mutu. Persoalan yang kompleks di sektor pendidikan jadi faktor yang harus diperhatikan.
Muzani menyampaikan hal ini saat berbicara di forum Darul Hikam Education Conference 2020 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 5 Maret 2020. Ia bilang memang ada kenaikan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.
Dia melanjutkan dengan contohnya seperti pada 2018 sebanyak Rp444 triliun dari total APBN. Pun, 2019 naik sebesar Rp492 triliun. Namun, angka kenaikan ini belum juga menggenjot perbaikan mutu pendidikan.
Muzani mengibaratkan makin besar anggaran pendidikan ternyata bertambah kompleks masalahnya. Persoalan pendidikan yang getol dikeluhkan mulai kesejahteraan guru honor di daerah, infrastruktur yang tak merata sampai masalah sertifikasi guru.
"Pendidikan masih dikeluhkan di sana sini. Hal itu belum menjadikan kualitas pendidikan semakin baik malah membuat guru makin sibuk dengan proses administrasi agar dapat tambahan honor dari sertifikasi guru," jelas Sekjen DPP Gerindra itu.
Menurutnya, dikira persoalan pendidikan karena kekurangan dana. Tapi, ternyata persepsi ini keliru.
“Tadinya kita menyangka kekurangan biaya pendidikan jadi problem dan sebab rendahnya mutu pendidikan. Pemerintah pun mengeluarkan dana bos yang setiap waktu semakin besar, dan setiap waktu semakin tinggi dana bos yang digelontorkan pemerintah, tapi itupun belum menyelesaikan problem pendidikan," ujarnya
Tak hanya itu, Muzani menyinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Bagi dia, meski berlatar belakang pendidikan guru agama yang pernah menjadi profesi selama hidupnya ternyata menjadi menteri.
“Dari proses panjang berpendidikan itu akhirnya kita berkesimpulan bahwa faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ketuhanan, faktor tuhan tidak boleh kita sepelekan dalam pendidikan di Indonesia,“ jelas Muzani.
Kemudian, ia menyoroti kembali tanggungjawab negara muntuk menjamin kualitas pendidikan lebih baik. Jangan terus berdalih kualitas pendidikan tertinggal dengan alasan terbatasnya dana pendidikan.
“Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara, negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” tuturnya.
Dia menyebut pada 2018, negara mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan nasional. Perbandingannya pada 2018 sebesar Rp444 triliun rupiah. Tapi, tahun 2019 sebanyak Rp587 triliun rupiah.
“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke swasta. itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam," jelasnya.
