Pimpinan DPR Nilai Belum Perlu Liburkan Sekolah karena Corona

Khawatir corona, sekolah di Depok memilih meliburkan siswa.
Sumber :
  • VIVAnews/Zahrul Darmawan

VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan sejumlah sekolah yang meliburkan siswa terkait virus Corona belum tepat. Ia meminta, keputusan itu dikaji ulang. 

Pimpinan DPR Belum Izinkan RUU TPKS Dibahas saat Reses, Ini Alasannya

"Menurut saya, hal yang dilakukan oleh sekolah belum perlu," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 5 Maret 2020.

Sebuah sekolah di wilayah Jakarta Selatan meliburkan siswa dan pegawainya selama 14 hari sejak Selasa kemarin. Keputusan libur dilakukan setelah salah satu guru sakit. 

DPR Minta Pemerintah Tak Naikan Harga BBM Bersubsidi

Menurut Dasco, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah mulai berjalan, berikut pencegahannya. Untuk itu, ia meminta ke depan, institusi pemerintah termasuk perusahaan dan lingkungan sekolah lebih baik menetapkan sistem pencegahan yang sudah banyak dikonfirmasikan berbagai pihak.

"(Lebih baik) dilakukan protap sistem pencegahan yang kemudian bisa efektif. Karena katakanlah sekolah diliburkan, tapi kemudian anak-anak sekolah pergi ke mana-mana kan bisa kena," ujar dia.

DPR Sarankan Aturan Menag soal Toa Masjid Disesuaikan Kondisi Daerah

Kebijakan meliburkan sekolah tidak hanya terjadi di Jakarta. Salah satu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Depok, Jawa Barat, memilih meliburkan kegiatan belajar-mengajar untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kebijakan ini diambil pihak sekolah karena adanya kekhawatiran sejumlah orangtua siswa.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menginstruksikan sebuah sekolah internasional di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, meliburkan diri karena salah satu gurunya diduga terjangkit Corona. Menurut Kepala Disdik DKI Nahdiana, sekolah itu hanya melakukan antisipasi karena khawatir jika guru itu positif Corona.

"Mereka sudah meliburkan diri untuk antisipasi," ujar Nahdiana di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Anggota Komisi VI DPR RI

Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak

Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2022