PMII Kalbar Desak Jokowi Teken Pemekaran Kapuas Raya
- VIVAnews/Ridho Permana
VIVAnews - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat mendesak Presiden Jokowi segera meneken Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Dia menilai pemekaran Kapuas Raya selama ini dihambat pemerintah pusat.
Padahal, gagasan pemekaran sudah lama diwacanakan. Apalagi mendengar pernyataan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, di sela kegiatan Musrembang regional Kalbar beberapa waktu lalu.
"Pemerintah pusat seperti memang tidak serius menyikapi pemekaran di wilayah timur Kalbar tersebut," kata Ketua PKC PMII Kalbar, Mu'ammar Kadafi, melalui keterangan persnya, Kamis, 27 Februari 2020.
Apalagi, Pemprov Kalbar sudah menyatakan kesiapan menganggarkan persiapan pemekaran. Bahkan tahun ini akan dibangun Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya.
Artinya pemerintah daerah sangat siap dengan segala operasional dan fisiknya. Ditambah lima bupati daerah yang akan dimekarkan, yakni Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau, dan Sanggau, juga deklarasi mendorong percepatan pemekaran.
"Jadi pemerintah pusat menunggu apalagi, wong kami masyarakat di Kalimantan Barat semuanya sudah menunggu kehadiran Kapuas Raya," katanya.
Dia yakin pemekaran akan bikin pembangunan merata, baik infrastruktur, keadaan barang dan jasa, bahkan sumber daya manusianya. Apalagi wilayah timur di Kalbar berbatasan langsung dengan negara tetangga, akan banyak peluang ekonomi ke depan dapat dimanfaatkan.
"Tambah lagi diperkuat dengan program Nawacita dari Bapak Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran, jika pemekaran segera terealisasi maka pembangunan di Kalimantan akan merata," katanya.
Apa yang dikatakannya bukan tanpa alasan. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan syarat dan persiapan pemekaran Kapuas Raya sudah terpenuhi. Termasuk kesediaan Kalbar menanggung anggaran saat Kapuas Raya menjadi provinsi persiapan.
"Konsep Kapuas Raya sudah, persiapan sudah, pembiayaan siap. Semua sudah siap. Nanti akan kita sampaikan juga ke DPR RI. Bahkan dengan Ketua DPRD dan Bupati yang baru, sudah ada semua lengkap, dan sudah disampaikan kepada semua," katanya.
