Minta Tarik RUU Cipta Kerja, KSPI: Jangan Ada Penumpang Gelap
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan permintaan agar Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, dikaji kembali. Rancangan itu dianggap banyak merugikan pekerja.
Hal itu disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal, usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantornya pada Rabu 26 Februari 2020.
"Kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita minta RUU Cipta Kerja ini didiskusikan ulang," kata Said di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Dia menjelaskan, RUU Cipta Kerja ini tidak menjaga kesejahteraan para buruh. Proses pembahasannya hingga diserahkan ke DPR, menurut mereka juga terkesan tertutup.
"Kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa," ujar Said.
Untuk itu, RUU yang sudah telanjur diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diminta untuk ditinjau ulang. Selanjutnya, KSPI meminta pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pembuatannya. Setelah itu, dapat dilakukan uji publik (public hearing).
"Dan jangan ada penumpang gelap," pinta Said.
Menanggapi permintaan KSPI ini, Iqbal mengaku Menkopolhukam Mahfud MD berjanji akan menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Mahfud juga meminta menteri perdagangan mencatat hal ini.
"Karena itu beliau meminta pejabat eselon terkait yang hadir dan mendag untuk mencatat dan mendiskusikan ulang apa yang telah disampaikan serikat buruh," tutur Said.
Tuntut Upah Naik 10 Persen dan Pembatalan Omnibus Law, Buruh se-Indonesia Mau Aksi Selama Seminggu
Serikat buruh di seluruh Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 38 provinsi selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 24-31 Oktober 2024.
