Wapres Ma'ruf Ingatkan Potensi Kerawanan di Pilkada 2020

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin
Sumber :
  • Reza Fajri

VIVA – Potensi kerawanan konflik saat pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2020, masih menjadi perhatian pemerintah. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis, 15 kabupaten/kota yang dianggap rawan.

Wapres Minta Pasokan Beras Diberikan Ke Masyarakat Untuk Cegah Kelangkaan di Pasaran

Mengingat kerawanan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan Bawaslu bisa mengantisipasi dengan pihak-pihak terkait. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun, kata Ma'ruf, setidaknya bisa menjadi pedoman.

"Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," kata Ma'ruf di Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Februari 2020.

Fokus Bantu Jokowi, Hasto Pastikan Menteri Dari PDIP Tak Dilibatkan di Tim Ganjar-Mahfud

Ma'ruf juga meminta Bawaslu menjaga kepercayaan publik jelang tahapan pilkada serentak tersebut. Kesuksesan pilkada, menurutnya, sangat tergantung oleh fungsi pengawasan yang netral dan juga profesional dari badan tersebut.

"Bawaslu harus mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil dari pemilu," ujar ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Presiden Jokowi Ditunjuk jadi Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU

Wapres juga meminta masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya gelaran pilkada ini. Menurut Ma’ruf, pilkada hanyalah sebuah proses di negara yang demokratis seperti Indonesia.

"Pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf mengakui, untuk Pilkada 2020 masih ditemukan sejumlah potensi kerawanan. Seperti adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) yang terdeteksi ada di 167 daerah. 

Kemudian adanya daftar pemilih ganda di 179 daerah, ada temuan pemasangan alat peraga kampanye yang tak sesuai aturan di 133 daerah, dan juga temuan rendahnya partisipasi masyarakat.

Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB, Syaiful Huda

Presiden Jokowi Tidak Hadir di Muktamar PKB, Diganti Wapres dan Menkopolhukam

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto akan menghadiri pembukaan Muktamar PKB di Bali.

img_title
VIVA.co.id
24 Agustus 2024